MASYARAKAT Perkoperasian Indonesia (MPI) dan Kosgoro sepakat menjalin kerja sama di bidang perdagangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi yang dinilai masih lemah. Kedua organisasi ini juga mengingatkan pemerintah agar segera rampungkan UU koperasi yang hingga kini terbengkalai.
“ Sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Koperasi No 17 Tahun 2012 hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai UU baru sebagai penggantinya. Padahal pelaku koperasi membutuhkan kepastian hukum guna menunjang berbagai aktivitas ekonominya,” kata Ketua MPI Erwin Azis kepada PELUANG usai penandatanganan Memorandum of Understanding (nota kesepahaman) antara MPI dengan Kosgoro, Sabtu, (25/11)
di Surabaya, Jawa Timur.
Nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum Kosgoro Hayono Isman tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan antara kedua organisasi ini yang sebelumnya dilakukan cukup intens. Menurut Azis, MPI dan Kosgoro punya kesamaan visi dan semangat tentang koperasi sehingga diperlukan kerja sama yang lebih konkrit. “Ini murni kerja sama untuk membangun masa depan koperasi yang lebih baik, dan bagi Kosgoro sendiri kerja sama ini tidak berkaitan dengan masalah politik,” sambung Erwin lagi. Di bawah kepemimpinan Hayono Isman, saat ini Kosgoro memiliki 79 koperasi primer, tergabung dalam Induk Koperasi Kosgoro yang tersebar di tanah air dengan aset memadai serta telah berbadan hukum. Sesuai dengan nota kesepahaman yang ditandatangani, keduanya dalam waktu dekat segera membentuk Badan Pengelola Jaringan Distribusi dan Pemasaran hasil produksi bahan pokok dan barang-barang konsumen kebutuhan anggota. MPI dan Kosgoro juga menyiapkan berbagai masukan kepada pemerintah dalam upaya penyempurnaan UU Perkoperasian yang baru. (Irm)
