PeluangNews, Lamongan — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi wadah bersama untuk mengonsolidasikan berbagai potensi ekonomi desa. Penguatan koperasi dinilai penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui program magang bagi pengurus KDKMP sektor serba usaha. Program yang berlangsung selama delapan hari itu resmi berakhir setelah para peserta mendapatkan pembelajaran langsung dari praktik pengelolaan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Kemenkop, Destry Anna Sari mengatakan, program magang dirancang agar pengurus tidak hanya memahami konsep perkoperasian, tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola koperasi secara profesional.
“Para peserta membawa bekal pembelajaran nyata mengenai pengelolaan koperasi yang profesional, produktif, dan berkelanjutan untuk diterapkan di daerah masing-masing,” kata Destry dalam penutupan Magang bagi Pengurus KDKMP Sektor Serba Usaha di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu malam (29/8/2026).
Pada waktu yang sama, penutupan program magang juga digelar di Kopontren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Menurut Destry, keberhasilan KDKMP sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, pengurus harus memiliki kompetensi, kemampuan beradaptasi, sekaligus jiwa kewirausahaan.
Ia menegaskan, keberhasilan program magang tidak semata-mata dilihat dari kehadiran peserta selama delapan hari. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan ketika para pengurus kembali ke daerah.
Baca Juga:Menkop Ferry Buka Pelatihan Nasional Manajer Koperasi Merah Putih
Pengetahuan, pengalaman, serta jejaring yang terbentuk selama program menjadi modal untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai lembaga pendukung juga dinilai dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan KDKMP.
“Perjalanan memajukan KDKMP baru saja dimulai. Terapkan pengalaman yang diperoleh, hadirkan inovasi, dan bangun koperasi yang kuat, modern, serta bermanfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Destry.
54 Pengurus dari 31 Provinsi
Program magang tersebut diikuti 54 pengurus KDKMP dari 31 provinsi di Indonesia. Para peserta sebelumnya telah memperoleh sertifikat pelatihan perkoperasian melalui Learning Management System (LMS) maupun pelatihan dasar perkoperasian lainnya.
Peserta diprioritaskan berasal dari KDKMP yang kegiatan operasionalnya telah berjalan dan memiliki kesiapan sarana, termasuk bangunan koperasi yang telah tersedia.
Pelaksanaan magang menggunakan dua pendekatan utama, yakni pembekalan materi dan studi kunjungan, serta praktik langsung melalui skema on the job training.
Materi yang diberikan mencakup regulasi dan kebijakan perkoperasian, penerapan tata kelola koperasi yang baik, serta penguatan koordinasi antara pengurus dan pengelola. Peserta juga mendapatkan pembelajaran mengenai kepemimpinan, kewirausahaan, identifikasi potensi usaha, hingga pengembangan inovasi.
Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai kolaborasi, inkubasi usaha, circular business, pengembangan ekosistem bisnis berkelanjutan, pengelolaan keuangan, strategi pembiayaan dan permodalan, penyusunan proposal bisnis, evaluasi usaha, hingga mitigasi risiko.
Praktik lapangan menjadi bagian penting dari program tersebut. Peserta dapat melihat secara langsung pengelolaan unit-unit usaha koperasi sekaligus mempelajari strategi yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah masing-masing.
317 KDKMP Terbangun di Lamongan
Sementara itu, Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Yusup Efendi mengatakan, Lamongan menjadi salah satu daerah dengan jumlah KDKMP terbanyak yang telah memiliki bangunan fisik.
“Jumlahnya mencapai 317 unit. Dari jumlah tersebut, tahap pertama sebanyak 90 unit telah mulai beroperasi,” kata Yusup.
Besarnya jumlah KDKMP di Lamongan, menurut dia, menjadi peluang sekaligus tantangan. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah kesiapan pengurus dalam menjalankan operasional koperasi.
Meski sejumlah bangunan telah berdiri, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Namun, Yusup menilai respons masyarakat terhadap keberadaan KDKMP sejauh ini cukup positif.
Hal itu terlihat dari kinerja salah satu KDKMP di Lamongan yang mampu membukukan omzet hingga Rp14 juta hanya dalam satu hari penjualan pada masa peluncuran awal.
Produk yang paling banyak diminati masyarakat antara lain kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan elpiji.
“Ini membuktikan bahwa jika jalur logistik terjamin dan pengelolaan berjalan baik, keberadaan KDKMP akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Yusup optimistis berbagai kendala yang masih muncul dapat diselesaikan secara bertahap seiring meningkatnya kapasitas pengurus dan semakin matangnya pengelolaan koperasi di tingkat desa.
Dengan penguatan sumber daya manusia, tata kelola, akses pembiayaan, dan jaringan usaha, KDKMP diharapkan tidak sekadar hadir sebagai lembaga ekonomi baru di desa, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. (RO)
