PeluangNews, Jakarta – Bus yang ditumpangi 17 orang warga Pati, Jawa Tengah, untuk aksi 27 Agustus 2026, dilempari batu dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang.
Tiga orang mengalami luka ringan terkena pecahan kaca. Salah satunya Supriyono alias Botok, yang duduk di bagian depan bus.
Insiden terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Pelaku mengenakan pakaian tertutup dan melempar batu paving block ke arah bus.
“Ada dua oknum orang yang tidak dikenal menggunakan hoodie dan juga penutup muka atau masker melempari kami menggunakan batu sehingga mengganggu perjalanan kami,” kata Vander Waruwu, Perwakilan Tim Advokasi AMPB (Aliansi Masyarakat Pati Bersatu).
Massa AMPB dari Pati menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian lantaran menghadapi sejumlah kendala menjelang aksi, mulai dari penundaan transaksi rekening donasi hingga bus rombongan yang disebut dibatalkan mendadak.
Meski demikian, AMPB memastikan aksi tetap berlangsung. Salah satu tuntutan warga Pati yakni mendesak disahkannya RUU Perampasan Aset.
1. AMPB akan menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI. Menurut Vander, massa Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan.
“Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai,” tegasnya, dikutip Rabu (26/8/2026).
AMPB juga mengaku menghadapi sejumlah kendala lain, seperti akun TikTok dan WhatsApp milik Botok yang tidak dapat diakses serta bus rombongan dari Jawa Tengah yang disebut dibatalkan secara mendadak.
Meski begitu, Botok memastikan aksi tetap digelar. “Dari Pati kami sudah bawa bekal dan di sini teman-teman banyak yang bersolidaritas, sehingga adanya musibah penundaan transaksi itu tidak menghambat spirit teman-teman, justru semakin kami ditekan semakin kami melawan,” kata Botok.
Sebagaimana diberitakan, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Sedikitnya ada empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan berbeda. Yaitu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Mereka juga menuntut DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU tadi.
Selain itu, AMPB meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp2,6 miliar. Perkara itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp42 miliar.
Menjelang aksi, AMPB menghadapi persoalan terkait rekening yang digunakan untuk menampung donasi dukungan warga. Polda Metro Jaya meminta penundaan
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, langkah tersebut bukan pemblokiran, melainkan penundaan transaksi selama lima hari kerja untuk menyelidiki aliran dana yang masuk ke rekening.
Polisi juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial dalam penyelidikan tersebut.
Budi mengatakan rekening akan dikembalikan kepada pemilik setelah proses penyelidikan selesai. “Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah lima hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik,” ujar Budi.
Sebelumnya, Koordinator AMPB Teguh Istianto mengungkapkan bahwa saldo rekening tersebut sekitar Rp80,9 juta. Uang itu merupakan gabungan donasi dan uang pribadi koordinator lainnya, Supriyono alias Botok.
Selama rekening tidak dapat digunakan, warga Pati tetap menerima donasi secara langsung melalui posko di depan Gedung DPR/MPR RI.
2. Kelompok kedua yang akan ikut menyuarakan aspirasi adalah AMDB. Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan mereka membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, meminta hukuman mati bagi koruptor. Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sebelum bergabung dalam aksi di Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
Mereka akan bergabung dengan AMPB untuk mengikuti aksi di Jakarta pada Kamis. AMDB juga menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening yang digunakan untuk menampung donasi warga Pati.
3. Mahasiswa dan Masyarakat Sipil: Bawa 10 Tuntutan Aksi juga akan diikuti Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil ini akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan aksi ini bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi. Mereka juga mendesak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” kata Mixel.
GERAM membawa 10 tuntutan, yaitu:
Mengadili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Menghentikan KDMP dan MBG, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat, serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, termasuk menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan menjamin upah layak bagi buruh.
Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, sekaligus mempercepat bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.
Menjamin dan memenuhi hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.
Melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil.
Menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik, termasuk mereka yang memperjuangkan isu HAM, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi.
Menyita seluruh aset koruptor, dengan menuntut aset hasil korupsi dirampas untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Massa GERAM berasal dari berbagai elemen, antara lain UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.
4. Massa Bangkalan: Dukung Program Prabowo
Kelompok keempat datang dari Bangkalan, Jawa Timur. Mereka tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dan menyiapkan 500 tiket keberangkatan menuju Jakarta.
Aksi Berbeda dengan tiga kelompok sebelumnya, massa RMP4 datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu yang mereka dukung adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). []
