Bayangkan sebuah ironi sederhana di meja makan. Di satu sisi, dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari memproduksi puluhan juta porsi makanan untuk anak-anak Indonesia. Di sisi lain, jutaan keluarga masih harus berhitung keras hanya untuk memastikan ada lauk yang bisa disajikan malam ini. Di tengah dua realitas yang bertolak belakang inilah paradoks pangan Indonesia berdiri dengan gamblang.
Ekosistem MBG sesungguhnya bukan sekadar program bantuan gizi. Ia adalah “pabrik peluang” yang, bila dikelola dengan cerdas, dapat melahirkan satu instrumen baru: food bank – sebuah bank pangan yang bertugas menyelamatkan surplus, mengurangi food waste, dan memperluas keadilan pangan di negeri ini.
Setelah resmi berjalan, Program MBG telah membentuk 10.012 Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) per Oktober 2025. Setiap SPPG memasak sekitar 3.000–3.500 porsi per hari. Jika angka ini dijumlahkan, ada 30 juta porsi makanan yang keluar dari dapur negara setiap hari.
Dalam skala operasi sebesar itu, surplus dan sisa bukanlah penyimpangan, melainkan keniscayaan manajerial. Industri katering besar di mana pun di dunia mengakui tingkat sisa porsi sekitar 4–6 persen dari total produksi. Dengan asumsi paling konservatif, 4 persen saja, setiap hari MBG menghasilkan sekitar 1,5 juta porsi makanan yang tidak dimakan penerima manfaat. Dengan rata-rata 400 gram per porsi, itu berarti sekitar 600 ton makanan matang per hari.
Belum lagi bahan baku yang berlebih: sayur segar yang tak sempat diolah, telur yang tak seluruhnya dipakai, beras yang masih tersisa. Estimasi overstock bahan baku segar berkisar 200–300 ton per hari, ditambah sekitar 100 ton sisa pengolahan—kulit, bonggol, potongan dapur, dan sebagainya. Jika semua ini dijumlahkan, total limbah pangan dari dapur MBG mencapai sekitar 3.835 ton per hari, atau kurang lebih 1,4 juta ton per tahun.
Angka ini sendirian mendekati estimasi limbah pangan Kota Jakarta selama setahun. Bila tidak dikelola, sebagian besar akan berakhir di TPA, membusuk menjadi gas metana yang menyumbang pemanasan global, sekaligus menambah beban biaya pengelolaan sampah bagi pemerintah daerah.
Dalam konteks itulah gagasan food bank menemukan relevansinya. Di berbagai kota besar dunia—dari Singapura sampai Tokyo—food bank adalah lembaga profesional dengan standar keamanan pangan, sistem logistik, dan tata kelola yang ketat. Mereka bekerja dengan disiplin: makanan berlebih dicatat, diuji, disimpan dengan rantai dingin, lalu dikirim cepat ke pihak yang membutuhkan.
Dalam ekosistem MBG, food bank nasional dapat menjadi simpul strategis yang bisa memegang beberapa peran penting: menerima surplus secara resmi, menjaga keamanan pangan, memperluas jangkauan ke sasaran sekunder. Mengurangi beban TPA dan emisi gas rumah kaca
Jika 60 persen dari estimasi 1,4 juta ton limbah pangan MBG per tahun dapat diselamatkan, berarti sekitar 2.301 ton pangan per hari kembali menjadi makanan, bukan sampah. Dengan rata-rata 400 gram per porsi, volume itu setara 5,75 juta porsi makanan setiap hari.
Bahkan jika hanya sebagian dari porsi tersebut yang langsung layak konsumsi, kemampuan untuk melayani 500.000 penerima manfaat per hari pada akhir 2026 tetap dalam jangkauan. Pada tahun 2027, ketika jaringan SPPG berkembang hingga 30.000 unit, food bank dapat menjangkau hingga 2 juta penerima manfaat harian, termasuk sekitar 500.000 balita stunting dan 80.000 ibu hamil dari rumah tangga miskin.
Dari sisi ekonomi lokal, operasi food bank berpotensi membuka minimal 500 lapangan kerja baru pada tahun pertama—di bidang pengumpulan, sortasi, pengemasan, hingga distribusi—dan meningkat menjadi sekitar 2.000 lapangan kerja pada fase penuh. Yang mungkin terasa kontras adalah bahwa semua ini dapat dimulai dengan biaya operasional sekitar Rp 12,45 miliar di tahun pertama, angka yang relatif kecil dibandingkan nilai pangan yang diselamatkan dan manfaat sosial-lingkungan yang dihasilkan. Pendanaannya pun bisa dibagi melalui kombinasi APBN, zakat dan infak lembaga amil, CSR BUMN-swasta, dan hibah internasional.
Maka, dapur-dapur MBG, bukan hanya piring yang terisi hari ini, tetapi juga masa depan pangan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.
