PeluangNews, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan masyarakat setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Dadan Hindayana cs terkait tata kelola program makan bergizi gratis (MBG).
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, BGN memang sedang memperbaiki tata kelola dalam penyaluran program MBG.
Prasetyo Hadi mengatakan hal itu menanggapi maraknya demo berbagai organisasi masyarakat sipil yang menuntut adanya evaluasi hingga penghentian sementara program MBG.
“Karena memang kan sebetulnya ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus,” kata Prasetyo usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil, di Kantor Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
Dari hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kata Mensesneg, mencapai kesepakatan bahwa tata kelola BGN dibutuhkan adanya penataan menyeluruh.
“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Kalau bicaranya waktu tentu secepat-cepatnya,” kata dia.
Prasetyo mengutarakan, MBG di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) kini menjadi prioritas BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang sebagai kepala BGN.
“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami bagus untuk kita segera prioritaskan, juga di daerah yang 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan MBG juga akan difokuskan kepada penerima kelompok rentan (3B) yakni Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan Balita (bawah 5 tahun) non-PAUD.
“Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah lima tahun. Jadi mohon dukungannya, mohon bersabar untuk kita kerja keras tata ulang semua,” tuturnya, berharap.
Sebelumnya, puluhan aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil melakukan demonstrasi di depan Kantor BGN di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Para aktivis antara lain berasal dari Transparency International Indonesia (TII), Pusat Kajian Ekonomi Celios, Suara Ibu Peduli, LBH Jakarta, Ibu Berisik dan beberapa organisasi lain yang menamakan diri sebagai Koalisi MBG Watch.
Dalam aksi tersebut, mereka menuntut moratorium sementara pelaksanaan program MBG.[]
