PeluangNews, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan maupun menunjuk lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pengusaha maupun pekerja/buruh terkait pelaksanaan kebijakan dana cadangan pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Dengan demikian, berbagai aspek teknis terkait implementasi kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Proses penyusunan peraturan pelaksanaan nantinya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Tahapan ini diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak terkait lainnya.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, Putri mengatakan peraturan pelaksanaan tersebut diharapkan mengatur sejumlah aspek mendasar, mulai dari mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengacu pada penjelasan resmi pemerintah untuk mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Putri menegaskan, setiap perkembangan kebijakan akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.
