hayed consulting
hayed consulting
lpdb.go.id

Bumi Adalah Ibu Kita

Semua warga wajib memakai pakaian berwarna hitam dari atasan hingga bawahan sebagai simbol kesederhanaan, kesetaraan sosial (menghilangkan perbedaan status kaya atau miskin), serta melambangkan rahim ibu dan tanah. Warga tidak menggunakan alas kaki (nyeker) sebagai wujud kedekatan dan penghormatan kepada bumi atau tanah yang dianggap sebagai “Anrongta” (ibu kita). Kawasan Kajang Dalam tidak menggunakan aliran listrik, kendaraan bermotor, atau perangkat teknologi seperti ponsel.

Filosofi Tallasak Kamase-masea: Prinsip hidup sangat sederhana, secukupnya, dan menolak sikap tamak atau berlebihan. Rumah warga berbentuk rumah panggung dengan posisi menghadap ke arah barat.

Lebih dari sekedar aturan sosial, Pasang ri Kajang berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, hukum dan aturan dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan alam semesta yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Kekuatan hukum adat Kajang terlihat jelas dalam pengelolaan wilayah hutan mereka yang dibagi menjadi tiga zona dengan aturan pemanfaatan yang berbeda, lengkap dengan sanksi adat.

Wilayah dibagi menjadi tiga zona. Zona pertama adalah Hutan Keramat (Borong Karamaka), terlarang mutlak untuk segala kegiatan selain ritual adat (larangan menebang pohon, berburu satwa, bahkan mencabut rumput). Sanksi pelanggaran, antara lain, denda uang sejumlah 12 (dua belas real, yang setara dengan Rp1,2 juta ditambah dengan sehelai kain putih, dan kayu yang diambil dari hutan keramat tersebut harus dikembalikan.

Zona kedua adalah Hutan Perbatasan (Borong Batasayya), diperbolehkan untuk diambil kayunya dengan izin Ammatoa dan harus disertai dengan penanaman pohon pengganti. Sanksi pelanggaran adalah Tangnga ba’bala’, denda uang sejumlah 8 (delapan) real, yang setara dengan Rp800.000 ditambah satu gulung kain putih.

Zona ketiga adalah Hutan Rakyat (Borong Luara’), zona ini adalah kebolehan untuk dikelola masyarakat sesuai dengan aturan adat. Sanksi Pelanggaran pada zona ini misalnya Cappa’ ba’bala’, Denda uang sejumlah appa’ real atau 4 (empat) real, setara dengan Rp400 juta ditambah satu gulung kain putih.

Aturan ini, (mungkin) tanpa mereka sadari, mewujudkan konsep hukum lingkungan modern tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tingkat perlindungan yang berlapis dan sanksi yang bersifat pencegahan (deterrent). “Hutan tidak boleh dirusak. Bila engkau merusaknya, sama halnya engkau merusak dirimu sendiri.” Ini adalah manifestasi nyata dari keterhubungan ekologis antara manusia dan alam, yang merupakan inti dari etika lingkungan.

Pohon dan seluruh makhluk hidup yang ada dalam kawasan adat tersebut tidak boleh disakiti ataupun dirusak. Implementasi di tingkat undang-undang dan kebijakan acap kali masih berparadigma antroposentris—mengutamakan kepentingan ekonomi dan pembangunan—tanpa memosisikan lingkungan pada nilai esensial yang setara. Sering terjadi benturan antara izin eksploitasi sumber daya dengan hak-hak masyarakat adat dan prinsip lingkungan.●(Zian)

pasang iklan di sini