PeluangNews, Lampung Selatan — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman di tengah tekanan konflik global dan kenaikan harga pupuk internasional.
Stok pupuk nasional saat ini mencapai 1.162.680 ton, terdiri dari 788.858 ton pupuk subsidi dan 373.822 ton pupuk nonsubsidi.
Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya turun langsung ke daerah tiga hari dalam sepekan untuk memastikan ketersediaan pupuk dari hulu sampai hilir benar-benar diterima petani. Hingga Sabtu (2/5), Zulhas berkeliling ke Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Lampung untuk mengecek pasokan pupuk serta memastikan distribusinya berjalan tepat waktu.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9.845.686 ton. Dari jumlah itu, 9,55 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan. Data alokasi ini juga telah disampaikan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026.
Di wilayah Sumatera, realisasi penyaluran pupuk juga terus berjalan. Di Jambi, penyaluran mencapai 18.189 ton atau 36,1 persen dari alokasi 50.387 ton. Bengkulu mencapai 23.333 ton atau 30,7 persen dari alokasi 75.986 ton. Sumatera Selatan mencapai 125.154 ton atau 39,7 persen dari alokasi 315.380 ton. Lampung menjadi yang terbesar, dengan realisasi 274.476 ton atau 38,4 persen dari alokasi 713.970 ton.
Zulhas juga mengecek pembangunan pabrik baru Pusri di Palembang yang progresnya sudah mencapai sekitar 90 persen. Kehadiran pabrik baru itu menjadi bagian dari penguatan produksi pupuk nasional. Pupuk Indonesia sebelumnya menyatakan proyek Pusri IIIB ditargetkan menjadi pabrik yang lebih efisien dan dapat menekan biaya produksi secara signifikan.
Penguatan produksi itu semakin penting karena pasar pupuk global sedang menghadapi tekanan. Konflik geopolitik di Timur Tengah, termasuk gangguan di jalur distribusi Selat Hormuz, berpotensi mempengaruhi pasokan global. Pada saat yang sama, struktur pasar pupuk dunia juga berubah karena pasokan dari sejumlah eksportir utama tidak lagi sefleksibel sebelumnya.
Tekanan global itu terlihat dari kenaikan harga referensi pupuk internasional pada Januari hingga Maret 2026. Harga urea naik dari Rp6,8 juta per ton menjadi Rp11,7 juta per ton, atau sekitar 72 persen. Kenaikan juga terjadi pada ZA, SP-36, NPK, dan NPK Kakao, sementara pupuk organik relatif stabil.
Zulhas menjelaskan bahwa deregulasi pupuk menjadi penting untuk menjaga keterjangkauan harga bagi petani. Produksi pupuk nasional yang sebelumnya sekitar 6 juta ton kini meningkat menjadi 9,5 juta ton. Dampaknya, produksi beras nasional ikut naik sekitar 8 persen atau setara 2,4 juta ton.
Kebijakan itu diperkuat melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025 yang mengubah tata kelola pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia menjelaskan, perubahan skema dari berbasis biaya produksi menjadi marked-to-market mendorong industri pupuk bekerja lebih efisien dan disiplin biaya.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan apresiasi atas peran Menko Pangan dalam mendorong deregulasi pupuk. Penyederhanaan aturan dinilai membuat pupuk lebih mudah diterima petani, memperkuat kepastian pasokan, dan membantu industri pupuk mengantisipasi gejolak harga internasional.
Pemerintah ingin memastikan pupuk tidak hanya tersedia di gudang, tetapi benar-benar sampai ke petani tepat waktu. Dengan stok yang aman, distribusi yang diawasi, dan pabrik yang terus diperkuat, kebijakan pupuk diharapkan mampu menjaga produksi pangan nasional sekaligus melindungi petani dari tekanan pasar global.
