Oleh: Edy Mulyadi
PeluangNews, Jakarta – Senin, 27 April 2026, Prabowo kembali mengocok ulang kabinet. Ini yang kelima kalinya dalam 1,5 tahun pemerintahan.
Menyimak siapa yang masuk dan siapa yang keluar, sulit menepis anggapan, bahwa ini bukan reshuffle biasa. Jangan salahkan publik jika berpendapat ini peristiwa politik yang berbahaya. Presiden Prabowo Subianto seperti membiarkan dirinya dikepung oleh Jokower 24 karat alias Loyalis Jokowi.
Secara konstitusi, mengangkat dan mencopot menteri atau pejabat setingkat menteri adalah hak prerogatif Presiden. Tidak ada yang bisa menggugat. Tapi politik tidak berhenti di teks undang-undang. Ia hidup dalam tafsir, arah, dan pesan yang ditangkap rakyat.
Dan pesan itu hari ini terasa terang.
Nama-nama yang muncul bukan sekadar teknokrat. Mereka adalah simbol. Simbol keberlanjutan kekuasaan lama di jantung pemerintahan baru.
Tiga sosok yang selama ini dikenal sebagai “Jokower 24 karat” kini resmi masuk lingkar inti. Dudung Abdurachman di KSP. M. Qodari jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Lalu, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang komunikasi. Semua itu bukan posisi pinggiran. Ini dapur. Ruang kendali narasi, pembentukan persepsi, dan arah komunikasi negara.
Para penentu persepsi
Di sinilah letak persoalannya. Pemerintah selama ini menganggap komunikasi cuma sebagai pelengkap. Padahal di era kini, komunikasi adalah kekuasaan itu sendiri. Ia bukan sekadar menyampaikan kebijakan. Tim komunikasi membingkai realitas. Menggiring opini. Menentukan apakah sebuah kebijakan dipahami, diterima, atau justru ditolak. Siapa menguasai narasi, dia menguasai persepsi publik.
Karena itu, penempatan figur-figur tertentu di jantung komunikasi negara tidak bisa dibaca sambil lalu. Ini keputusan strategis yang menentukan arah pemerintahan ke depan.
Selama ini saja, publik melihat komunikasi pemerintah kerap kedodoran. Respons lambat. Narasi tidak solid. Bahkan kadang saling bertabrakan.
Dalam banyak kasus, Presiden seperti bertarung sendirian di ruang publik. Kebijakan dipersoalkan. Pidato dipelintir. Serangan datang bertubi-tubi. Pertanyaannya sederhana: ke mana tim komunikasinya? Kenapa seorang Presiden dibiarkan menghadapi gelombang serangan opini tanpa tameng yang kokoh? Kenapa narasi tandingan sering terlambat, bahkan tidak muncul sama sekali?
Di saat yang sama, publik justru melihat kubu Wakil Presiden bergerak lebih lincah dalam memainkan opini. Pola komunikasinya lebih rapi. Lebih terarah dan lebih konsisten.
Ditambah Gibran yang sepertinya cepat belajar, membuat pembentukan opini mereka jadi berlangsung mulus dan masif. Saat Gibran memuji, “Pak JK idola saya, teladan kita semua,” misalnya, sulit mengatakan itu kebetulan. Lebih masuk akal jika dibaca sebagai kerja mesin komunikasi yang sudah lama dibangun sejak era Joko Widodo.
Dan kini, mesin itu bukan hanya dipertahankan. Ia justru masuk dan menguat di lingkar inti Presiden. Risikonya, arah komunikasi pemerintahan bisa bergeser. Bukan lagi murni mencerminkan visi Presiden, tapi mengikuti pola lama yang sudah terbentuk. Halus, tapi menentukan.
Para pelayan lama untuk majikan lama
Lebih dari itu, ini membuka potensi monopoli narasi. Ketika pengendali komunikasi berasal dari satu orbit yang sama, maka ruang perspektif menjadi sempit. Kritik mudah dianggap gangguan. Perbedaan dibaca sebagai ancaman. Pemerintahan berjalan dalam ruang gema (echo chamber) yang berbahaya. Padahal kekuasaan tanpa koreksi adalah awal dari kesalahan besar.
Bukan cuma itu. Orang-orang lama yang bekerja untuk kepentingan penguasa lama sangat berisiko bagi pemerintah baru. Dengan otoritas bidang komunikasi dalam genggaman, mereka akan sibuk melayani majikan lama. Padahal, kita semua paham betul, Jokowi dengan Geng Solo Oligarki Parcok (SOP)-nya terus berusaha come back. Kelompok ini punya rekam jejak menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan.
Karena dalam politik modern, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memerintah. Tapi oleh siapa yang menulis cerita tentang pemerintahan itu. Jika cerita ditulis oleh tangan-tangan lama, dengan pola dan kepentingan lama, maka jangan heran jika publik membaca wajah kekuasaan terasa tidak berubah.
Bahaya? Ini bukan lagi potensi. Bahaya sudah di depan mata. Tinggal satu pertanyaan: apakah Presiden Prabowo Subianto menyadarinya? []
[Penulis adalah wartawan senior]
