PeluangNews, Jakarta – Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai perlu dibarengi dengan penguatan prinsip-prinsip dasar koperasi agar benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Sejumlah kalangan akademisi mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan anggaran dan pembangunan fisik, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat, tata kelola yang baik, serta inovasi yang sesuai dengan potensi lokal.
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., menilai pendekatan pengembangan KDMP yang bersifat top-down berpotensi mengurangi esensi koperasi yang sejak awal dibangun atas dasar kesukarelaan, gotong royong, dan partisipasi anggota.
Menurutnya, model yang seragam untuk seluruh desa berisiko tidak mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah yang memiliki potensi ekonomi berbeda-beda.
“Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi,” ujar Hempri, Jumat (24/7). kdmp bukan alat politik
Ia menilai pemerintah perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana tidak semua model kelembagaan mampu bertahan karena kurang sesuai dengan kondisi lokal.
Karena itu, Hempri mendorong agar pengurus KDMP diberi ruang untuk mengembangkan inovasi usaha berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kreativitas pengurus dinilai menjadi faktor penting dalam memetakan peluang usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu memberikan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek manajemen, tata kelola koperasi, maupun menciptakan ekosistem usaha yang kondusif.
“Baik dari sisi pendampingan manajemen dan tata kelola koperasi maupun dukungan struktural untuk menciptakan iklim pengembangan usaha yang kondusif bagi KDMP,” jelasnya.
Baca Juga:Koperasi Desa Merah Putih, Tantangan, Peluang atau Cuma Kebijakan Sporadis
Hempri juga menilai pengembangan KDMP harus diiringi dengan upaya membangun citra koperasi yang lebih modern. Digitalisasi, inovasi layanan, serta penguatan merek koperasi menjadi langkah penting agar koperasi mampu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurutnya, terdapat sejumlah koperasi yang hingga kini tetap berkembang tanpa meninggalkan jati dirinya. Keberhasilan tersebut didukung oleh kuatnya modal sosial berupa kepercayaan, keterbukaan, transparansi, kejujuran pengelola, sinergi antara pengurus dan anggota, serta jaringan yang baik dengan berbagai pihak.
“Hal-hal ini tadi yang harusnya didorong di Koperasi Desa Merah Putih, KDMP bukan alat politik” ujarnya mengingatkan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga koperasi dari kepentingan politik. Menurut Hempri, apabila koperasi dijadikan alat politik, maka kemandirian lembaga akan sulit terwujud dan berpotensi memicu konflik internal yang menghambat perkembangan organisasi.
Lebih jauh, Hempri menegaskan bahwa pengembangan koperasi tidak boleh hanya dipahami sebagai pemberian modal atau pembangunan sarana fisik. Penguatan kapasitas pengelola, kemudahan akses pembiayaan, hingga peningkatan kualitas kelembagaan juga harus menjadi perhatian.
Pada akhirnya, koperasi harus tetap menjadi wadah perjuangan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menjawab berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.
“Zaman memang telah berubah, akan tetapi spirit melawan ketidakadilan harus tetap menjadi roh perjuangan koperasi,” pungkas Hempri.
