PeluangNews, Langsa – Pemerintah mendorong UMKM terdampak bencana di Aceh segera bangkit melalui pendampingan usaha, perluasan akses pasar, dan pembiayaan. Kementerian UMKM juga menyiapkan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Rp3 juta bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui workshop peningkatan kapasitas usaha yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Pemerintah Provinsi Aceh di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Jumat (11/9).
Kegiatan itu diikuti pelaku UMKM dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Peserta mendapatkan materi dan pendampingan terkait akses pembiayaan, pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, standardisasi produk, hingga pengemasan.
Pemilik usaha kuliner asal Kota Langsa, Siti Rahmah, mengapresiasi pelatihan tersebut karena materi yang diberikan dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usahanya.
“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” kata Siti.
Pelaku usaha lainnya dari Aceh Timur, Pocut Mayasari, menilai workshop memberikan pengetahuan baru, terutama bagi pelaku usaha mikro yang masih berada pada tahap awal pengembangan bisnis.
“Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal,” ujarnya.
Program pendampingan turut melibatkan Bank Aceh, BSI, serta sejumlah lembaga keuangan mitra. Peserta juga memperoleh pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi sekaligus upaya membangun ketahanan UMKM menghadapi perubahan.
“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana,” kata Riza.
Menurut dia, pemulihan ekonomi tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan pelaku usaha untuk berproduksi. Pemerintah juga menyiapkan intervensi untuk memperluas akses pasar dan mempermudah pelaku UMKM memperoleh pembiayaan.
Program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap bagi **5.250 wirausaha di 50 kabupaten/kota terdampak bencana** yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seluruh peserta juga diarahkan bergabung dalam aplikasi SAPA UMKM. Integrasi ini dilakukan untuk memudahkan Kementerian UMKM memantau dan mengevaluasi perkembangan usaha penerima manfaat secara berkala.
Dengan sistem tersebut, perkembangan usaha dapat diukur sehingga bentuk pendampingan berikutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Baca Juga:Sebanyak 106.113 Pelaku UMKM Jakarta Diusulkan Terima Banpres Produktif
“Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang sejak awal telah bersinergi serta mendukung penuh pelaksanaan program pemulihan UMKM terdampak bencana,” ujar Riza.
Siapkan Banpres Rp3 Juta
Selain pendampingan, pemerintah melalui Kementerian UMKM juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro untuk memperkuat permodalan pelaku usaha mikro terdampak bencana.
Bantuan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang belum memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan perbankan lainnya.
Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro berupa hibah Rp3 juta untuk setiap penerima. Bantuan ini direncanakan menyasar sekitar 400 ribu pelaku usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 triliun untuk periode 2026 dan 2027.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang turut menyampaikan perkembangan pendataan calon penerima bantuan.
Pendataan dilakukan berdasarkan usulan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Pemerintah daerah di Aceh optimistis proses pendataan dapat segera diselesaikan sehingga bantuan permodalan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kementerian UMKM menjalankan program pemulihan ekonomi pascabencana tersebut bersama pemerintah daerah di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sesuai dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP).
Kolaborasi tersebut diarahkan agar pemulihan UMKM tidak berhenti pada upaya mengembalikan kegiatan produksi. Lebih jauh, program ini diharapkan memperkuat kapasitas usaha, membuka akses pasar, serta memperluas akses pembiayaan sehingga pelaku UMKM memiliki fondasi yang lebih kuat untuk kembali tumbuh setelah bencana. (RO)
