PeluangNews, Antalya, Turkiye – Indonesia mengusulkan tiga agenda strategis untuk memperkuat aksi iklim bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yakni memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim, memperjuangkan keadilan iklim, serta meningkatkan peran masyarakat dalam menghadapi krisis iklim.
Ketiga agenda tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam forum tingkat tinggi Solidarity for Climate Resilience: Challenges and Opportunities, di sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, akhir pekan ini.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga memperkenalkan Gerakan Tobat Ekologis Nasional sebagai pendekatan untuk mendorong aksi iklim yang berlandaskan nilai moral, etika ekologis, dan spiritualitas.
Jumhur mengatakan, krisis iklim kini telah menjadi tantangan pembangunan yang dampaknya dirasakan lintas sektor. Negara berkembang dan kelompok masyarakat rentan justru menanggung dampak paling berat, meskipun kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil.
“Perubahan iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan. Perubahan iklim merupakan tantangan pembangunan yang mengancam ketahanan pangan dan air, kesehatan masyarakat, ekosistem, serta sumber penghidupan masyarakat,” ujar Jumhur.
Dalam agenda pertama, Indonesia mendorong penguatan adaptasi dan ketahanan iklim melalui penilaian risiko, pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh, pemulihan ekosistem, serta solusi berbasis alam (nature-based solutions).
Indonesia juga menyatakan kesiapan berbagi pengalaman dalam rehabilitasi mangrove dan program penanaman dua miliar pohon.
Agenda kedua adalah memperjuangkan keadilan iklim, terutama melalui perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Dukungan tersebut dinilai penting, khususnya untuk memperkuat adaptasi dan penanganan kerugian serta kerusakan akibat perubahan iklim (loss and damage).
Indonesia mendorong kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai salah satu mekanisme untuk memperkuat kolaborasi dan memperluas dukungan antarnegara.
Sementara itu, agenda ketiga menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan masyarakat. Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, dan komunitas lokal perlu ditempatkan sebagai penggerak solusi iklim, bukan sekadar penerima manfaat kebijakan.
Pendekatan tersebut, menurut Jumhur, telah dijalankan Indonesia melalui Gerakan Tobat Ekologis dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, tokoh agama, dan masyarakat adat.
Lebih jauh, Indonesia memandang kesamaan sejarah, budaya, dan nilai spiritual di antara negara-negara anggota OKI sebagai modal untuk membangun solidaritas menghadapi krisis iklim.
Dalam ajaran Islam, menjaga bumi merupakan amanah yang diberikan kepada manusia. Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan Gerakan Tobat Ekologis yang dibawa Indonesia ke forum internasional.
“Prinsip-prinsip Islam mengingatkan kita bahwa umat manusia diberi amanah untuk melindungi bumi. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan bukan hanya keputusan kebijakan, tetapi juga kewajiban moral bagi generasi sekarang dan mendatang,” ujarnya.
Menurutnya, solidaritas negara-negara OKI perlu diterjemahkan menjadi kolaborasi dan aksi iklim yang konkret. Kesamaan nilai dan komitmen tidak cukup jika tidak menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Pada kesempatan itu dia mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh negara anggota OKI dalam mengembangkan berbagai inisiatif tersebut.
Melalui Gerakan Tobat Ekologis dan kolaborasi antarnegara, Indonesia mendorong agar nilai kemanusiaan dan spiritualitas tidak berhenti sebagai seruan moral, tetapi menjadi landasan tindakan nyata untuk membangun ketahanan iklim dan menjaga keberlanjutan bumi.
