PeluangNews, Jakarta-Menjadikan sektor jasa keuangan sebagai kekuatan untuk mendorong kedaulatan ekonomi dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat menjadi salah satu pesan utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, sektor jasa keuangan harus terus diperkuat agar mampu menjaga stabilitas, menjunjung integritas, sekaligus menjadi penggerak kegiatan ekonomi produktif dan pertumbuhan berkelanjutan.
“Untuk memperkuat Indonesia yang berdaulat, kita harus memastikan sektor jasa keuangan tetap kuat, stabil, berintegritas, dan mampu mendukung program pembangunan nasional. Pengawasan kita harus tangguh menghadapi gejolak, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tegas dalam menegakkan ketentuan, dan selalu berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Friderica, saat menjadi pembina Upacara Kemerdekaan ke-81 RI di Lapangan Banteng, Jakarta, (17/8/2026).
Menurutnya, sektor keuangan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil. Karena itu, OJK akan terus mendorong perluasan akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.
Friderica menekankan pentingnya keseimbangan antara perluasan inklusi keuangan dan peningkatan literasi masyarakat. Begitu pula dengan inovasi keuangan digital yang harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan konsumen.
“Inklusi harus berjalan bersama literasi. Inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen. Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan, bukan menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Keadilan dalam akses keuangan, lanjut Friderica, juga harus dirasakan kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan dukungan lebih besar, termasuk pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, serta masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sementara untuk mendorong Indonesia yang makmur, sektor jasa keuangan dituntut semakin produktif dalam menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan diarahkan kepada sektor usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi dan industri nasional, mendukung inovasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Di hadapan ribuan pegawai OJK, Friderica juga mengingatkan besarnya kepercayaan negara yang kini diberikan kepada lembaga tersebut. Hal itu sejalan dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026.
Menurut Friderica, bertambahnya mandat OJK bukan sekadar persoalan kewenangan, melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dan dijalankan secara bertanggung jawab.
“Bagi kita, ini bukan sekadar bertambahnya tugas dan kewenangan. Ini adalah kepercayaan negara kepada OJK yang harus kita jaga,” tegasnya.
Tiga amanah strategis yang disampaikan Presiden kepada OJK meliputi pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), reformasi pasar modal, serta penguatan ekosistem pasar karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Dalam menjalankan mandat pengaturan dan pengawasan BMKS, OJK bertanggung jawab memastikan terbentuknya pasar yang kredibel, transparan, dan berintegritas, sekaligus mendukung terbentuknya Indonesia Reference Price.
“Ini bukan semata-mata membangun sebuah bursa. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pasar Indonesia di bidang Mineral dan Komoditas Strategis, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Friderica.
Sementara itu, reformasi pasar modal yang telah dijalankan OJK sejak awal 2026 dinilai menjadi salah satu fondasi penting pembiayaan pembangunan nasional. Reformasi tersebut, termasuk penguatan kelembagaan dan demutualisasi Bursa Efek, diharapkan menjadi momentum untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih dalam, likuid, transparan, berintegritas, kompetitif, dan dipercaya investor.
OJK juga melihat penguatan ekosistem pasar karbon melalui SRUK sebagai peluang strategis untuk membangun pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, serta terhubung dengan pasar global.
Melalui berbagai mandat tersebut, Friderica menegaskan OJK akan terus memastikan sektor jasa keuangan tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi enabler yang mempercepat pembiayaan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa kekuatan sektor jasa keuangan harus bermuara pada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
