PeluangNews, Jakarta, — Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai Rp2.100 triliun pada 2026, setara sekitar 40% dari total nilai ekonomi digital ASEAN. Potensi tersebut didukung oleh perluasan infrastruktur digital, dengan jaringan 4G yang kini telah menjangkau sekitar 276 juta penduduk atau 98,5% dari populasi Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pengembangan ekonomi digital perlu ditopang oleh konektivitas yang semakin luas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Hingga tahun kedua pemerintahan, jaringan 4G telah menjangkau sekitar 276 juta penduduk atau 98,5% dari populasi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Meutya Hafid seusai menerima penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 atas upaya Kemkomdigi mendorong transformasi digital yang aman dan sehat bagi masyarakat.
Menurut Meutya, pembangunan infrastruktur digital tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses internet, tetapi juga harus menghasilkan manfaat ekonomi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Pemerintah menempatkan pengembangan ekosistem digital melalui tiga pilar, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Pilar Terhubung berfokus pada pembangunan infrastruktur dan perluasan akses internet, sedangkan Tumbuh diarahkan untuk mendorong aktivitas dan nilai ekonomi digital.
Adapun pilar Terjaga menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital, seperti judi online, pornografi, hoaks, dan misinformasi.
Meutya menilai pertumbuhan ekonomi digital perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keamanan masyarakat. Menurut dia, keterhubungan dan pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat tidak terlindungi dari dampak negatif digitalisasi.
Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi dengan seluruh ekosistem, termasuk perusahaan platform digital global, untuk memastikan perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita amat terbuka untuk kerja sama global serta investasi. Namun demikian, kedaulatan digital yang tercermin dari bagaimana kita menjaga masyarakat kita dari efek negatif digitalisasi juga sama pentingnya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Komdigi pada Jumat (13/11).
Pemerintah memandang transformasi digital sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perluasan konektivitas, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta perlindungan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan potensi ekonomi digital Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan.
