PeluangNews, Jakarta — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong hilirisasi riset terhadap sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia yang dinilai berpotensi dikembangkan menjadi produk kesehatan berbasis alam.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, potensi kekayaan hayati tersebut perlu dihubungkan dengan dunia usaha agar hasil riset dapat dikembangkan menjadi produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Pengembangan produk kesehatan berbasis bahan alam, menurut Taruna, harus tetap berlandaskan ilmu pengetahuan, standar keamanan, bukti manfaat, serta mutu yang memadai.
Untuk mendukung proses tersebut, BPOM menghadirkan Bersinergi dalam Riset Inovatif, Berdaya Saing Global, dan Ekspansi Pasar (BRIDGE), sebuah platform yang mempertemukan hasil riset para peneliti dengan pelaku usaha.
“Pemanfaatan bahan alam harus menjadi kekuatan kesehatan sekaligus kekuatan ekonomi nasional. Produk kesehatan berbasis bahan alam tidak cukup hanya dikenal secara turun-temurun, tetapi harus memiliki bahan baku yang jelas, diproduksi dengan baik, memenuhi standar mutu, aman digunakan, dan memiliki bukti manfaat sesuai klaimnya,” katanya di Jakarta, dikutip Selasa (15/9).
Taruna menjelaskan, penguatan produk kesehatan berbasis alam merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan.
Menurut dia, pembangunan kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada pengobatan ketika masyarakat sakit. Upaya kesehatan harus dilakukan secara terpadu melalui promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga pemulihan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPOM memastikan obat, obat berbahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, serta produk lain yang berada dalam pengawasannya memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.
Pengawasan tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum produk beredar hingga setelah produk digunakan oleh masyarakat.
“Prinsipnya sederhana, masyarakat berhak memperoleh produk yang aman dan bermutu. Karena itu, tugas BPOM tidak berhenti pada pemberian izin edar, tetapi juga mencakup pengawasan proses produksi, peredaran, serta produk yang sudah berada di pasar,” tambahnya.
Taruna menilai tantangan pembangunan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, perguruan tinggi, industri, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi untuk menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kesehatan masyarakat.
“Kolaborasi harus menghasilkan langkah nyata, bukan hanya berhenti pada diskusi. BPOM siap mengawal inovasi agar berkembang secara cepat namun tetap cermat, memenuhi standar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Taruna.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun bangsa yang kuat.
“Membangun Indonesia yang maju harus dimulai dari rakyat yang sehat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan para ahli menjadi kunci agar bangsa Indonesia mampu memiliki ketahanan kesehatan yang kuat dan mandiri,” kata Yohanes.
Dia berharap kegiatan Coffee Morning-Dialog Kebangsaan bertema “Rakyat Sehat, Negara Kuat” dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.
Sinergi lintas sektor yang kuat, lanjut dia, diharapkan dapat mendorong kemandirian kesehatan nasional sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih tangguh.
