PeluangNews, Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawalan investasi di daerah dengan membentuk empat Desk Investasi Regional di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan. Melalui fasilitas ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pengawalan realisasi investasi senilai Rp100 triliun sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi investor.
Peresmian operasional empat desk tersebut dilakukan secara serentak di Medan, Senin (9/11/2026), dipimpin Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu. Acara itu turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan sejumlah gubernur dari wilayah Sumatera.
Todotua mengatakan, pembentukan Desk Investasi Regional merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan proyek-proyek investasi dapat berjalan sesuai rencana. Pemerintah tidak hanya menunggu laporan dari investor, tetapi juga turun langsung mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang menghambat realisasi penanaman modal.
“Desk investasi ini adalah langkah taktis yang dilakukan oleh Keminveshil/BKPM untuk mengawal realisasi investasi. Kita turun untuk menjemput bola, melakukan koordinasi, fasilitasi dan debottlenecking untuk percepatan realisasi proyek, serta pengawasan investasi,” kata Todotua.
Menurut dia, pengoperasian empat desk tersebut merupakan perluasan layanan setelah pemerintah menjalankan proyek percontohan di Batam dan Bali. Hasil pelaksanaan di kedua wilayah itu dinilai menunjukkan efektivitas dalam mengatasi persoalan investasi dan mendorong peningkatan realisasi penanaman modal.
“Efektivitas Desk Investasi ini sangat signifikan. Kota Batam (realisasi investasi) sudah naik 2-3 kali lipat, begitu juga di Provinsi Bali. Kita banyak menyelesaikan hambatan-hambatan permasalahan investasi,” ujarnya.
Melalui Desk Investasi Regional, pemerintah membangun pusat koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga teknis, pengelola kawasan industri, serta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pendampingan investor dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelesaian perizinan, kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang, hingga pengawalan proyek memasuki tahap konstruksi dan operasional.
Desk Investasi Sumatera sendiri ditargetkan mengawal realisasi investasi sebesar Rp13 triliun. Wilayah kerjanya mencakup sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, kecuali Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau yang masuk dalam cakupan desk regional lainnya.
Adapun proyek yang menjadi prioritas pendampingan antara lain investasi dengan nilai minimal Rp100 miliar serta proyek yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian. Kriteria tersebut mencakup investasi yang mendukung hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, peningkatan ekspor, substitusi impor, hingga proyek yang menerima fasilitas penanaman modal.
Pemerintah juga akan menangani berbagai persoalan yang kerap menghambat masuknya investasi, mulai dari ketidaksesuaian tata ruang, perizinan teknis, pengadaan lahan, hingga gangguan nonteknis seperti pungutan liar dan praktik premanisme.
Penyelesaian hambatan akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta aparat penegak hukum. Untuk memastikan tindak lanjut berjalan efektif, perkembangan penyelesaian setiap persoalan akan dievaluasi setiap dua minggu.
Pemilihan Medan sebagai pusat Desk Investasi Sumatera didasarkan pada besarnya potensi ekonomi kawasan tersebut. Pada Januari-September 2026, realisasi investasi di Pulau Sumatera mencapai Rp221,82 triliun atau setara 14,41% dari total realisasi investasi nasional.
Sementara itu, Sumatera Utara membukukan realisasi investasi sebesar Rp37 triliun. Potensi investasi di provinsi tersebut didukung keberadaan sejumlah kawasan industri, KEK Sei Mangkei, serta Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi (SIMPONI). Portal digital ini dirancang untuk menyajikan informasi potensi dan peluang investasi daerah secara terintegrasi sehingga memudahkan calon investor memperoleh referensi proyek dan sektor usaha potensial.
Setelah Medan, BKPM akan melanjutkan operasionalisasi Desk Investasi Regional di Semarang pada 11 November, Makassar pada 13 November, dan Balikpapan pada 16 November 2026.
Perluasan layanan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah dalam mengawal proyek investasi di berbagai daerah, sekaligus memastikan hambatan di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat agar rencana penanaman modal segera terealisasi.
