PeluangNews, Jakarta – Pemerintah mulai mengambil langkah tegas terhadap korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengevaluasi hak guna usaha (HGU) milik 11 perusahaan, dengan sanksi mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang izin pengelolaan lahan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Dari sisi kepemilikan, 11 perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari sejumlah negara, yakni Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula pemegang saham dari dalam negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, pemenuhan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.
Kelompok pertama terdiri atas tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk pencabutan HGU secara keseluruhan. Ketiganya adalah PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan tersebut mempertimbangkan sejumlah pelanggaran, antara lain luas lahan terbakar yang melebihi 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, hingga pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, kelompok kedua mencakup PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki eks HGU seluas 2.300 hektare yang masa berlakunya telah berakhir pada 2020. ATR/BPN memastikan hak tersebut tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali karena ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang.
Pada kelompok ketiga, ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang hingga kini belum memperoleh hak tersebut. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Adapun kelompok keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, pemerintah akan melakukan pencabutan sebagian HGU dengan mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50% serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Untuk kelompok kelima, ATR/BPN masih melakukan pendalaman terhadap tiga perusahaan, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Evaluasi mencakup sejumlah bidang HGU dengan luas yang bervariasi untuk menentukan apakah pencabutan hak dilakukan sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, penertiban HGU tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap keputusan administratif harus memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah regulasi teknis Kementerian ATR/BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan pembatalan hak atas tanah pada lahan terbakar.
Saat ini, hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan dan memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.
Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan oleh pemegang HGU sekaligus meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan pengelolaan perkebunan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
