
PeluangNews, Jakarta – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (21/10/2026) siang.
Aksi digelar sebagai bentuk evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Massa mengusung tema besar “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi datang dari berbagai elemen mahasiswa lintas perguruan tinggi di Samarinda dan organisasi masyarakat sipil. Mereka membawa spanduk dan pengeras suara.
Koordinator aksi, Wira Saguna, mengatakan Kaltim sebagai daerah penyangga energi nasional justru masih berkutat dengan persoalan klasik. Mulai dari bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan BBM, hingga pemadaman listrik bergilir yang meresahkan warga.
Dalam aksinya, Aliansi GERAM menyampaikan tujuh tuntutan resmi.
Pertama, mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai status bencana nasional. Kedua, menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ketiga, menindak tegas perusahaan tambang yang abai terhadap reklamasi pascatambang.
Keempat, menuntaskan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim. Kelima, menghentikan pemadaman listrik bergilir di wilayah Kaltim.
Keenam, evaluasi total terhadap program nasional makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Ketujuh, evaluasi total terhadap program Pemprov Kaltim Gratispol.
Untuk pengamanan aksi, aparat gabungan menerjunkan 1.085 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Damkar. Hingga sore ini, massa masih bertahan di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin (19/10/2026). Saat itu terjadi insiden persenggolan antara ajudan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dengan mahasiswa GMNI di kawasan Masjid Nurul Mukminin kompleks Kantor Gubernur saat gubernur hendak Salat Magrib.
Atas insiden tersebut, ajudan gubernur bernama Asky Rizal Toding menyampaikan permintaan maaf terbuka. Ia mengakui tindakannya spontan dan tanpa instruksi siapapun.
Pihak Polda Kaltim melalui Kabid Humas Kombes Tedy Sopandi menyatakan, oknum ajudan berinisial ART yang merupakan anggota Brimob Polda Kaltim saat ini sedang diperiksa Bidpropam dan terancam ditarik dari tugas pengawalan gubernur. []








