Inflasi rendah tanpa pertumbuhan pendapatan tidak otomatis menciptakan kesejahteraan. Sebaliknya, peningkatan daya beli tanpa didukung peningkatan produksi dapat memicu tekanan inflasi baru.

Apakah kebijakan ekonomi cukup hanya menjaga inflasi tetap terkendali, atau juga harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga? Itu pertanyaan dasar yang timbul dari rilis inflasi September 2026. Soalnya, penguatan daya beli memerlukan kombinasi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan upah riil, akses kredit produktif, bantuan sosial terarah, sementara BI menjaga stabilitas makro dengan BI‑Rate 5,75 %.
Inflasi September 2026, menuut BPS, sebesar 0,30% secara bulanan (mtm) dan 3,28% secara tahunan (yoy). Inflasi tahun kalender mencapai 2,17%. Angka tersebut masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% ± 1%. Namun, inflasi pangan bergejolak (volatile food) mencapai 5,03% secara tahunan, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai, beras, telur, dan daging ayam ras.
Secara makroekonomi, inflasi umum masih terkendali. Namun, angka agregat itu tidak mencerminkan tekanan yang dirasakan oleh masyarakat. Inflasi yang terkendali merupakan prasyarat menjaga daya beli, tetapi tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan. Daya beli ditentukan oleh harga dan pendapatan. Karena itu, pengendalian inflasi harus berjalan seiring dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, pertumbuhan upah riil, dan perlindungan sosial.
Tantangan terbesar terletak pada pangan. Harga pangan dipengaruhi oleh produksi, cuaca, biaya pupuk dan pakan, energi, distribusi, serta efisiensi rantai pasok. Artinya, kebijakan moneter saja tidak cukup. Perlu diubah pendekatan dari sekadar merespons kenaikan harga menjadi mengantisipasi risiko pasokan. Sistem peringatan dini pangan harus mampu mendeteksi potensi gangguan produksi, cuaca ekstrem, kenaikan biaya input, dan penurunan stok sebelum harga melonjak.
Pemerintah dapat menyerap hasil produksi ketika harga di tingkat petani turun dan melepaskan cadangan ketika pasokan berkurang. Kebijakan ini sekaligus melindungi konsumen dari lonjakan harga dan produsen dari anjloknya harga. Namun, stabilisasi harga tidak boleh mengorbankan petani dan peternak.
Harga pangan yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif untuk berproduksi dan mengancam pasokan di masa depan. Karena itu, sasaran kebijakan bukan sekadar harga murah, melainkan harga yang adil bagi konsumen dan produsen. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu memantau disparitas harga dari tingkat produsen hingga tingkat konsumen.
Bagi Bank Indonesia, tantangannya adalah menjaga stabilitas tanpa menghambat pertumbuhan. Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah memperkuat produksi dan distribusi, pemerintah daerah menjamin kelancaran pasokan, sedangkan kebijakan sosial melindungi kelompok rentan.
Keberhasilan pengendalian inflasi juga perlu diukur secara lebih luas. Selain inflasi umum, pemerintah perlu memantau harga pangan strategis, pertumbuhan upah riil, pendapatan kelompok berpendapatan rendah, disparitas harga produsen-konsumen, serta kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Menjaga inflasi dan menjaga daya beli bukanlah dua pilihan yang saling bertentangan. Menjaga inflasi adalah instrumen, sedangkan menjaga daya beli merupakan tujuan kesejahteraan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Inflasi rendah tanpa pertumbuhan pendapatan tidak otomatis menciptakan kesejahteraan. Sebaliknya, peningkatan daya beli tanpa didukung peningkatan produksi dapat memicu tekanan inflasi baru.
Ekonomi yang sehat bukan sekadar ekonomi dengan inflasi rendah, melainkan ekonomi dimana harga tidak melonjak, pendapatan tidak tertinggal, produksi terus bertumbuh, dan masyarakat memiliki ruang yang cukup untuk hidup layak, bukan sekadar bertahan hidup●(Zian)




