PeluangNews, Jakarta-Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 tak ingin berhenti sebagai ajang pamer potensi daerah. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadikan pameran tahunan ini sebagai ruang konkret untuk mempertemukan komoditas unggulan, peluang investasi, dan produk UMKM daerah dengan pembeli, investor, perbankan, hingga lembaga pembiayaan.
Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 resmi dibuka di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026). Pameran ini diikuti pemerintah kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia, kementerian dan lembaga, perusahaan penyedia barang dan jasa, serta pelaku UMKM.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi mengatakan, daerah saat ini membutuhkan akses pasar dan investasi yang lebih nyata. Karena itu, AOE 2026 dirancang bukan sekadar menjadi ruang untuk memamerkan produk unggulan.
“AOE bukan sekadar pameran. Kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi. AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan,” ujar Bursah dalam laporan pelaksanaan AOE 2026.
Bursah, yang juga Bupati Lahat, menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten. Di tengah kewajiban memenuhi pelayanan dasar, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan sekolah hingga layanan kesehatan, daerah juga dituntut menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) tidak serta-merta membuat kondisi fiskal pemerintah daerah lebih longgar. TKD 2027 direncanakan mencapai Rp735 triliun atau naik 5,5 persen dibanding outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
“Naiknya TKD tidak otomatis berarti ruang fiskal menjadi longgar karena beban belanja daerah terus bertambah. Kemandirian daerah harus dibangun dengan memberikan ruang fiskal dan kewenangan yang memadai,” katanya.
Ia menilai karakter dan kebutuhan setiap kabupaten berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak dapat diseragamkan. Karena itu, Bursah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi momentum untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bursah juga mengingatkan para kepala daerah agar menjaga integritas dalam mengelola aset dan anggaran publik. Ia berharap penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo 2026 menghasilkan dampak konkret bagi perekonomian daerah.
“Jabatan bupati ada batasnya, integritas jangan ada batasnya. Setelah tiga hari kegiatan ini, kami tidak ingin hanya ada foto dan pameran. Kita ingin ada transaksi dan tindak lanjut nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang membuka AOE 2026 meminta pemerintah daerah mengubah paradigma penyelenggaraan pameran. Menurut dia, ukuran keberhasilan expo tidak seharusnya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
“Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi,” ujar Bima Arya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dan kemampuan kepala daerah dalam mengenali karakter atau DNA ekonomi lokal agar pembangunan ekosistem ekonomi berjalan sesuai potensi masing-masing wilayah.
Bima mengatakan pemerintah pusat juga terus melakukan advokasi anggaran untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah. Dana TKD, menurutnya, perlu diarahkan pada empat prioritas, yakni pelayanan dasar, ketahanan pangan dan energi, transformasi ekonomi, serta pengentasan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Dukungan terhadap perluasan pasar produk daerah juga datang dari Kementerian Perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pemerintah siap memfasilitasi UMKM daerah untuk memperluas akses ke pasar internasional melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia.
“Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM yang berupaya memasarkan produk melalui jaringan perwakilan perdagangan yang telah terbentuk di 33 negara. Kita berharap produk-produk unggulan Indonesia semakin dikenal dan bersaing di kancah internasional,” kata Dyah.
AOE 2026 turut dihadiri jajaran gubernur, pengurus dan anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dan duta besar negara sahabat, antara lain Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol.
Melalui pertemuan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, perbankan, dan mitra internasional, Apkasi berharap AOE 2026 mampu melahirkan transaksi serta investasi nyata yang menjadi penggerak baru bagi kemandirian ekonomi daerah.
