PRESIDEN Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres, Jumat (2/10/2026). Pratikno sebagai ketua, Hatta Rajasa wakil ketua. Di dalamnya ada nama besar: Quraish Shihab, Shinta Nuriyah Wahid, Said Aqil Siradj, Chairul Tanjung, Jusuf Hamka, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Margarito Kamis, Bambang Soesatyo, Anwar Usman, dan Ignasius Jonan.
Secara hukum, ini hak prerogatif presiden berdasarkan UU No. 19 Tahun 2006 hasil revisi. Presiden berhak memilih siapa saja yang ia percaya.
Tapi secara tata kelola, jumlah 26 ini menimbulkan tiga masalah serius.
Pertama, lonjakan tidak wajar. Di era SBY dan Jokowi, Wantimpres dibatasi 9 orang. Itu sudah dianggap cukup untuk lembaga yang tugasnya hanya memberi pertimbangan, bukan eksekutor. Kini naik hampir 3 kali lipat. Sulit untuk tidak membacanya sebagai akomodasi politik. Kehadiran Hatta Rajasa dan Bambang Soesatyo, dua politikus senior partai koalisi, memperkuat kesan itu.
Kedua, beban APBN. Ketua Wantimpres digaji setara menteri, anggota setara eselon I, plus tunjangan, rumah, mobil, dan staf. Jika 9 orang saja butuh puluhan miliar per tahun, maka 26 orang bisa menghabiskan jauh di atas itu. Ironis, di saat pemerintah bicara efisiensi dan rakyat menghadapi tekanan ekonomi — PHK, harga naik, daya beli turun — istana justru menambah pos mewah baru.
Logika rakyat sederhana: untuk membangun jembatan gantung di Lebak agar anak tidak tercebur sungai, negara butuh Rp100 juta. Tapi untuk menggaji 26 penasihat, negara siap keluar belasan miliar.
Ketiga, tumpang tindih. Saat ini presiden sudah punya Penasihat Khusus, Utusan Khusus, Staf Khusus, dan KSP. Ditambah 26 Wantimpres lagi, risiko yang muncul adalah kebingungan komando dan saling lempar rekomendasi.
Lalu apa solusinya? Jika 26 ini sudah terlanjur dilantik, maka mereka harus membuktikan diri 26 kali lebih bekerja.
Publikasikan apa saja yang mereka nasihatkan ke presiden setiap 6 bulan. Bagi kerja dalam klaster jelas — ekonomi, hukum, agama — jangan semua bicara semua hal. Dan yang paling penting: moratorium fasilitas mewah.
Dengan tokoh sekelas Quraish Shihab dan Shinta Nuriyah, Wantimpres punya modal moral untuk turun ke bawah. Cobalah selesaikan satu masalah konkret, misalnya nasib anak-anak sekolah yang masih meniti seutas tali di atas Sungai Ciberang, Lebak, Banten.
Jika 26 orang besar ini tidak mampu menghasilkan solusi besar, maka Wantimpres hanya akan dikenang sebagai lembaga termahal dan paling tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. []
