
PeluangNews, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), percepatan industri keuangan syariah, serta pengembangan keuangan berkelanjutan sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, ketiga sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan kolaborasi lebih kuat antara regulator, industri jasa keuangan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut disampaikan Friderica dalam National Forum on Financing Services and Microfinance 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Forum tersebut mengangkat tema Stronger Collaboration, Sharia Acceleration, Sustainable Transformation, dengan fokus pada penguatan UMKM, ekonomi syariah, dan keuangan berkelanjutan.
“Jika kita berbicara mengenai UMKM, rasanya ini merupakan sesuatu yang selalu menyentuh hati kita semua. Bapak dan Ibu yang saat ini berada di posisi masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Tanah Air,” ujar Friderica.
Menurut dia, UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi.
OJK mencatat, penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM mencapai Rp1.900 triliun hingga September 2026 atau tumbuh 3,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, pembiayaan UMKM melalui sektor Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mencapai Rp331 triliun.
Friderica menilai, peningkatan akses pembiayaan harus diikuti penguatan kapasitas pelaku usaha agar UMKM semakin produktif dan kompetitif. Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan usaha.
“UMKM yang tidak didukung oleh pemanfaatan teknologi kemungkinan akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Sebaliknya, dengan dukungan teknologi, UMKM memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat, bahkan secara eksponensial,” katanya.
Untuk mendukung pengembangan UMKM, OJK memperluas akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau serta mendorong kegiatan penjajakan bisnis atau business matching. OJK juga telah menerbitkan enam peta jalan pengembangan sektor PVML yang mencakup pindar, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, pergadaian, dan kegiatan usaha bulion.
Selain pembiayaan UMKM, OJK mendorong pengembangan industri keuangan syariah yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Total aset industri keuangan syariah tercatat tumbuh 9,28 persen secara tahunan menjadi lebih dari Rp3.300 triliun.
Rinciannya terdiri atas aset perbankan syariah sekitar Rp1.100 triliun, pasar modal syariah sekitar Rp2.000 triliun, dan industri keuangan nonbank (IKNB) syariah sebesar Rp198,57 triliun.
Friderica menegaskan, pengembangan keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga harus mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat.
“Sektor PVML tentunya tidak hanya menyediakan pendanaan secara konvensional. Sektor ini juga memiliki peran strategis dalam mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah,” ujarnya.
Di sisi lain, OJK juga mendorong optimalisasi pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung transformasi ekonomi hijau. Sektor PVML dinilai memiliki potensi besar dalam menyalurkan pendanaan kepada kegiatan ekonomi produktif yang ramah lingkungan dan memberikan dampak sosial positif.
OJK telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau, termasuk registri unit karbon dan perdagangan karbon.
Friderica mengungkapkan, minat investor global terhadap proyek berbasis lingkungan di Indonesia semakin terbuka. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi industri jasa keuangan untuk memperluas pembiayaan pada proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Dia menekankan tiga agenda utama bagi industri PVML, yakni memperkuat pembiayaan UMKM agar memberikan dampak nyata, mengakselerasi pengembangan keuangan syariah, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mendorong keuangan berkelanjutan.
Menurut Friderica, ketiga agenda tersebut harus berjalan beriringan agar industri jasa keuangan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.







