hayed consulting
hayed consulting
lpdb.go.id
Opini  

Merancang Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi yang Tepat

Oleh : Heryadi Sutaryo (Praktisi Koperasi)

Sebagai salah satu program strategis yang dicanangkan, pemerintah gencar menggalakkan koperasi sebagai soko guru perekonomian, antara lain ditindaklanjuti dengan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), untuk melengkapi koperasi regular yang sudah berdiri.

Koperasi: Fleksibel, tetapi Rentan

Dengan fleksibilitasnya, koperasi cocok untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama pelaku usaha yang belum terlayani bank (unbankable), karena persyaratannya tidak sekaku perbankan. Namun, Fleksibilitas ini ibarat pisau bermata dua, karenanya perlu diimbangi dengan sistem dan aturan yang menjamin keamanan koperasi itu sendiri.

Perkembangan koperasi bertumpu pada kepercayaan anggota. Untuk Koperasi yang menjalankan produk simpan pinjam, selain modal sendiri (simpanan pokok dan wajib), koperasi menghimpun simpanan anggota yang karakteristiknya mirip deposito atau Tabungan di perbankan. Imbal hasilnya umumnya lebih menarik daripada bank, tetapi imbal hasil lebih tinggi juga disertai risiko lebih tinggi. Oleh karena itu umumnya pengelola Koperasi melakukan mitigasi dengan langkah-langkah antara lain:

  1. Menjaga rasio likuiditas dan buffer dalam deposito atau instrumen yang mudah dicairkan; untuk mengatur cash flow operasional koperasi.
  2. Memanfaatkan fasilitas kredit komersil bank seperti committed revolving credit line; untuk menjaga terhadap ancaman eksternal misalnya guncangan ekonomi.
  3. Menutup asuransi bagi penyimpan, walaupun hanya efektif untuk pemicu risiko jiwa dan belum ada produk asuransi penyimpan untuk pemicu non-jiwa.

Upaya mandiri ini tentunya kurang optimal tanpa pendekatan kelembagaan, karena penerapannya menjadi tidak seragam, apalagi koperasi tidak mempunyai lender of the last resort. Oleh karenanya, perlindungan simpanan anggota menjadi relevan.

Jika melihat aturan perbankan, krisis moneter 1998 mendorong penjaminan menyeluruh bagi simpanan bank dan melahirkan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) melalui UU No. 24 Tahun 2004. Mandat LPS saat ini, menurut UU P2SK, hanya mencakup simpanan bank, bank syariah, dan polis, sehingga simpanan koperasi belum dijamin.  Terkini Kementerian Koperasi telah menyiapkan LPS Koperasi dan Otoritas Pengawas Koperasi (OPK) dengan konsep menyerupai perbankan melalui RUU Perkoperasian (pengganti UU No. 25 Tahun 1992).

Pembanding dan Prinsip Desain

Di Amerika Serikat, simpanan anggota credit union dijamin NCUSIF hingga USD250.000 per pemilik, per credit union, per kategori kepemilikan. Dana ini dibentuk Kongres pada 1970 dan dibiayai setoran serta premi dari credit union peserta, bukan dari anggota langsung. Pelajarannya, penjaminan tidak meniadakan prinsip swadaya.

Prinsip yang perlu dikawal dalam pengembangan LPS Koperasi di Indonesia adalah:

  1. LPS Koperasi dibentuk dan diawasi oleh pemerintah, sehingga mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat.
  2. Penjaminan hanya untuk koperasi berizin dan diawasi, dengan syarat tata kelola dan kesehatan keuangan yang jelas, baik yang bersifat open loop maupun close loop.
  3. Cakupan jelas: simpanan anggota dijamin sampai batas nominal tertentu.
  4. Premi dibayar koperasi peserta dengan tarif berbasis risiko untuk mencegah moral hazard, namun tarif premi tetap mengedepankan kemampuan bisnis koperasi.
  5. Penjaminan beriringan dengan penguatan pengawasan, bukan penggantinya.
  6. Penerapan bertahap, dimulai dari koperasi yang memenuhi standar pengawasan, dengan memperhatikan perbedaan open loop dan close loop.

Koperasi hanya akan tumbuh sebagai soko guru ekonomi jika anggota yakin dananya aman, sehingga perlindungan simpanan bukan isu pelengkap, melainkan bagian dari ekosistem perkoperasian yang sehat. Pembentukan LPS Koperasi perlu didorong sebagai agenda kebijakan nasional.

pasang iklan di sini