
PeluangNews, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan mengambil peran lebih besar dalam mengawal reformasi birokrasi dan menyukseskan program prioritas nasional.
Pengalaman serta jaringan alumni yang tersebar di berbagai tingkatan pemerintahan dinilai menjadi modal strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Menurut Wiyagus, potensi alumni perlu dihimpun dan dioptimalkan melalui Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Organisasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi wadah mempererat solidaritas, tetapi juga ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas aparatur, dan kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Pengukuhan Ketua Umum dan jajaran Dewan Pengurus Nasional IKAPTK Periode 2026–2031 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Ini merupakan potensi pengalaman dan keahlian yang perlu dihimpun oleh IKAPTK untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian juga jejaring lintas angkatan dan daerah harus memudahkan pertukaran pengetahuan, serta membantu alumni menghadapi persoalan di tempat tugas masing-masing,” kata Wiyagus.
Dia menilai, keterlibatan alumni kepamongprajaan dalam agenda pembangunan nasional sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait reformasi birokrasi, reformasi hukum, dan pemberantasan korupsi.
Menurutnya, keberhasilan agenda pembangunan membutuhkan aparatur negara yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Peran tersebut sejalan dengan Asta Cita yang ketujuh yang merupakan misi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tentang reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya,” ujarnya.
Wiyagus juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo saat pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 29 Juli 2026. Saat itu, Presiden menegaskan bahwa kehormatan aparatur negara tidak ditentukan oleh jabatan atau kedudukan, melainkan besarnya manfaat yang diberikan kepada rakyat.
Pesan tersebut, menurut Wiyagus, perlu menjadi pegangan bagi seluruh alumni dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Orientasi pengabdian harus tetap menjadi landasan utama, termasuk ketika menduduki jabatan strategis di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Ia turut menyoroti pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional sebagai salah satu unsur penopang ketahanan dan keberlangsungan negara, selain kekuatan militer, kepolisian, dan intelijen.
Dalam konteks tersebut, IPDN memiliki posisi penting dalam mencetak kader aparatur pemerintahan yang kompeten dan berintegritas. Sementara IKAPTK diharapkan menjadi wadah untuk menjaga kesinambungan profesionalisme, memperluas sinergi, serta mengoptimalkan kontribusi alumni dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Wiyagus berharap kepengurusan IKAPTK periode 2026–2031 mampu meneruskan program positif dari kepengurusan sebelumnya sekaligus menghadirkan terobosan yang menjawab kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.
“Saya berharap tentunya kepengurusan ini mampu menghubungkan pengalaman alumni dengan kebutuhan pemerintahan, membina pemimpin yang kompeten dan memiliki semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN IKAPTK Agus Fatoni menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan peran organisasi agar memberikan manfaat lebih luas, baik bagi alumni, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
Sebagai langkah awal setelah pengukuhan, DPN IKAPTK akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menyusun program kerja organisasi. Fatoni meminta seluruh pengurus merumuskan agenda sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan program lebih terarah.
Dia juga mendorong pengurus IKAPTK di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga komisariat untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan dan kontribusi alumni.
Menurut Fatoni, publikasi tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperlihatkan peran nyata alumni kepamongprajaan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.







