Peluang News, Jakarta – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan pentingnya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Inisiatif ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden yang menekankan keadilan sosial dan penguatan ekonomi rakyat dari akar rumput.
Dalam pernyataannya usai menghadiri Rapat Sosialisasi Kopdes/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI pada Selasa (15/4), Ferry menyebut koperasi desa akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Hadir pula dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para wakil menteri dari kementerian teknis terkait.
“Pemerataan ekonomi bukan sekadar slogan, ini soal keadilan distribusi sumber daya otoritatif dan alokatif ke desa. Melalui koperasi ini, kami ingin tumbuhkan pusat-pusat ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar Ferry.
Koperasi Merah Putih di tingkat desa/kelurahan akan mengelola berbagai sektor usaha strategis yang disesuaikan dengan potensi lokal. Di antaranya adalah pergudangan dan logistik, toko sembako, apotek dan klinik desa, hingga unit simpan pinjam. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat menciptakan struktur ekonomi yang merata dan tangguh dari desa ke kota.
Sebagai tindak lanjut, Kemenkop kini tengah memfinalisasi berbagai elemen pendukung pembentukan koperasi, mulai dari skema model bisnis, modul pelatihan, hingga pendataan calon koperasi. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih.
Dalam strategi quick win, Kemenkop telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 yang memuat tata cara dan panduan teknis pembentukan koperasi Merah Putih. Ferry menekankan agar seluruh Pemerintah Daerah, khususnya para kepala desa, merujuk pada SE tersebut dalam implementasi di lapangan.
“Konsep bisnis sedang kami matangkan, pelatihan dan modul juga dalam proses. Harapannya, sinergi ini dapat menciptakan 80.000 koperasi desa sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Ferry.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil—untuk bersama-sama mewujudkan koperasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
