
PeluangNews, Jakarta – Masyarakat Indonesia harus siap-siap menghadapi kenaikan harga Minyakita di pasaran dalam waktu dekat ini.
“Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Budi, pemerintah menyepakati penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menyusul kenaikan harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa waktu terakhir.
Besaran HET baru masih menunggu hasil pemantauan harga CPO sebelum ditetapkan secara resmi.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Dia mengungkapkan, pemerintah menilai HET Minyakita yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan kondisi harga bahan baku di pasar.
Saat HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, harga CPO masih berada di kisaran Rp12.400 per kilogram. Namun kini harga CPO telah naik menjadi sekitar Rp15.400 hingga Rp15.500 per kilogram.
Mendag Budi mengemukakan, pemerintah masih memantau perkembangan harga CPO selama beberapa hari ke depan. Jika harga mulai stabil, pemerintah akan segera menghitung dan menetapkan HET baru.
“Kalau paling tidak seminggu misalnya sudah normal kembali, ya segera kita tetapkan,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kemasan dalam perhitungan harga baru.
Perhitungan itu akan mencakup margin usaha mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.
“Kan gak mungkin kalau dulu harga CPO 12.400 ketika HET-nya 15.700, sekarang sudah 15.500. Ya nggak mungkin dia jual 15.700. Artinya nombok kan gitu,” ujarnya.
Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha pertanian sawit di tengah kenaikan biaya produksi.
Kata Budi, ruang penyesuaian harga diperlukan agar pendapatan petani tetap terjaga.
“Kita ingin petani ini bisa menyesuaikan harga, karena biaya produksinya juga pasti naik,” tuturnya.
“Kalau paling tidak seminggu misalnya sudah normal kembali, ya segera kita tetapkan,” ujar Budi.
Selain harga bahan baku, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kemasan dalam perhitungan harga baru.
Perhitungan tersebut akan mencakup margin usaha mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.
Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani sawit di tengah kenaikan biaya produksi. Budi menilai ruang penyesuaian harga diperlukan agar pendapatan petani tetap terjaga.
“Kita ingin petani ini bisa menyesuaikan harga, karena biaya produksinya juga pasti naik,” kata Budi.
Dalam rapat yang sama, pemerintah turut membahas langkah menjaga harga komoditas pangan yang mengalami surplus produksi.
Salah satunya telur ayam yang harganya sempat turun akibat pasokan berlebih.
Budi menambahkan, produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12%. Untuk menjaga harga di tingkat peternak, Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar produksi telur dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah komunikasi dengan Kepala MBG Ibu Nanik bahwa telur tadi akan diserap oleh para SPPG,” ucap Budi.
Budi menyebutkan, skema serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas lain, termasuk daging ayam, apabila harga di tingkat produsen turun di bawah harga acuan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.
Sementara, stok bahan pokok nasional dalam kondisi aman. Pemerintah saat ini fokus menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan guna mempertahankan stabilitas harga pangan. []








