Seberapa Tangguh RI Hadapi Gejolak Global?

Langkah yang diambil pemerintah cenderung bersifat jangka pendek, belum diikuti strategi struktural untuk meredam dampak krisis global. Sekadar komunikasi menenangkan publik.

Indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, hingga kinerja perdagangan mengisyaratkan kondisi makroekonomi Indonesia masih relatif solid. Ujian datang dari ekses perang Teluk berupa lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga tekanan terhadap fiskal menjadi tantangan nyata. Para ekonom menilai Indonesia masih mampu bertahan. Namun, daya tahannya dinilai tidak sepenuhnya kuat dan menyimpan sejumlah kerentanan.

Indikator makro seperti pertumbuhan PDB, konsumsi, investasi, hingga perdagangan, masih relatif resilien (mampu bertahan dan adaptif). “Yang agak riskan itu dari sisi belanja pemerintah. Kondisi APBN yang defisitnya sekarang memang melebar cepat sekali dalam 3 bulan pertama. Sejak pengumuman Kemenkeu sudah Rp240 triliun hingga Maret,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal.

Posisi Indonesia dinilai agak rentan. Dari sisi ketergantungan energi, Indonesia memang masih menjadi net importir minyak. Namun, ketergantungan RI terhadap pasokan minyak dari kawasan Teluk relatif lebih kecil dibandingkan beberapa negara lain. Kita memang hanya sekitar 20 persen bergantung dari pasokan via Teluk, karena jalur impor juga terjalin dengan Angola dan Nigeria.

Kebijakan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari PDB, bagi Muhammad Faisal, merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas fiskal. Keputusan menahan kenaikan harga BBM juga dianggap penting untuk menjaga konsumsi domestik dan stabilitas sosial.

Namun, ia mengkritik pemangkasan anggaran yang terlalu dalam, terutama hingga ke daerah. Langkah tersebut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di level regional. “Kalau efisiensi dan kemudian dipotong lebih besar lagi, dikhawatirkan ekonomi di daerah malah nggak bergerak,” katanya.

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia menilai ketahanan ekonomi Indonesia saat ini cenderung semu. ” Ada harga yang dibayar dari ditahannya kenaikan BBM dan LPG terhadap pelebaran defisit APBN,” ujarnya. Defisit APBN sudah tembus Rp240 triliun hingga Maret 2026, bahkan melonjak sekitar 140 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Selain inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi risiko yang perlu diantisipasi. Di sisi lain, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah dinilai masih belum cukup kuat untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari sisi kebijakan, para ekonom melihat langkah pemerintah tidak sepenuhnya keliru, tetapi masih belum optimal.

Pemerintah, kata Bhima, cenderung terlalu fokus pada kebijakan jangka pendek, seperti subsidi energi, tanpa diimbangi langkah mitigasi struktural. Ia mencontohkan Malaysia dan Thailand yang mulai melakukan penyesuaian harga energi dan mendorong transisi energi. “Indonesia terlalu santai dan menganggap remeh risiko krisis energi,” ujarnya.

Ketahanan energi Indonesia dinilainya yang masih lemah, terutama dari sisi cadangan. Kita hanya memiliki cadangan BBM sekitar 25 hari dan LPG hanya 11 hari, beda jauh dibanding beberapa negara tetangga. Respons pemerintah sejauh ini dinilai masih belum menyentuh akar persoalan. Ia melihat langkah yang diambil cenderung bersifat jangka pendek, belum diikuti strategi struktural untuk meredam dampak krisis global. “Sebagian besar yang dilakukan pemerintah bukan dalam bentuk kebijakan, melainkan sekadar komunikasi menenangkan publik,” ujarnya.●(Zian)