PeluangNews, Jakarta – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Aksi ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komite Sadar beranggotakan mahasiswa dari sembilan kampus, antara lain BEM Universitas Indonesia (UI), Keluarga Mahasiswa ITB, Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa UGM, BEM UPN Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Massa aksi diperkirakan berjumlah 500 hingga 700 orang. Mereka terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang telah melakukan konsolidasi sebelumnya.
Koordinator aksi memilih tidak mengenakan almamater kampus agar gerakan lebih inklusif dan membaur dengan masyarakat.
Rangkaian aksi dibagi dua tahap. Pada
pukul 09.00 WIB aksi simbolik di Tugu Proklamasi, Menteng. Dan
pukul 15.00 WIB aksi massa di Tugu Tani, Menteng, keduanya di Jakarta Pusat.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan mahasiswa UI berangkat langsung ke titik aksi tanpa berkumpul di FISIP UI Depok.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama:
1. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional, menjamin pemulihan kesehatan warga, serta menindak dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab.
2. Membenahi tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar.
3. Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat.
4. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik serta memeratakan aksesnya.
Tuntutan tersebut disusun berdasarkan hasil survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua.
Polda Metro Jaya mengerahkan 9.505 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanan dan melakukan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Medan Merdeka, MH Thamrin, dan Kebon Sirih.
Rinciannya, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, pengamanan terdiri dari 7.660 Polri, 1.540 TNI, 135 Pemprov DKI, dan 170 Pamdal.
Hal itu bertujuan untuk menjamin penyampaian aspirasi berjalan aman, damai, tertib sesuai konstitusi dan UU No 9 Tahun 1998.
“Petugas pelayanan hadir mengawal, menjamin penyampaian aspirasi sebagaimana diatur dalam amanat konstitusi dan UU No 9 Tahun 1998 dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib,” ujar Kombes Budi Hermanto.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dan Pangdam Jaya Letjen Deddy Suryadi apel di Monas pagi tadi.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang wajib dihormati,” kata Kapolda menegaskan.
Polisi minta personel kedepankan pendekatan humanis, persuasif, profesional, tidak mudah terpancing.
Soal izin aksi, Polda bilang dari 47 elemen/26 titik aksi yang terpantau, hanya BEM UI dan BEM Jayabaya yang resmi kasih surat pemberitahuan aksi. Polisi tetap apresiasi dan siap kawal.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah siapkan rekayasa situasional di Monas, Sudirman, Thamrin, MH Thamrin, Kebon Sirih, Gatot Subroto, DPR/MPR.
Masyarakat diminta hindari kawasan Istana dan DPR mulai jam 10.00 WIB sampai selesai dan pakai rute alternatif.
Sampai siang ini situasi masih kondusif, belum ada keterangan resmi dari Istana/Pemerintah pusat soal tanggapan atas 5 tuntutan mahasiswa. []
