Oleh: Yayat Hidayat
DI INDONESIA, ada dua cara untuk mengakhiri sebuah kritik. Cara pertama adalah membuktikan bahwa kritik itu salah. Cara kedua, yang jauh lebih efektif, lebih murah, dan lebih senyap, adalah memberi si pengkritik sebuah jabatan.
Cara pertama butuh kerja. Cara kedua hanya butuh SK. Dan kita tampaknya sedang hidup di zaman keemasan cara kedua.
Mari kita mulai dengan sebuah studi kasus imajiner yang sangat nyata: Rocky Gerung.
Bayangkan seorang filsuf jalanan. Rambutnya agak berantakan, diksinya rapi sekali. Selama bertahun-tahun ia adalah alarm kebakaran bagi kekuasaan. Setiap ada kebijakan yang miring, ia berteriak “dungu!”. Setiap ada logika yang cacat, ia bedah di depan kamera. Ia adalah idola mahasiswa, musuh buzzer, dan bintang tamu tetap semua podcast politik.
Lalu, apa yang terjadi jika suatu hari negara memanggilnya?
“Bang Rocky, negara membutuhkan pikiran kritis Abang. Kami tawarkan posisi: Dewan Pakar Istana Bidang Akal Sehat.”
Percayalah, hari itu juga akan terjadi keajaiban linguistik. Kata “dungu” akan berevolusi. Ia tidak akan hilang, ia akan bermutasi menjadi “kedunguan yang sedang berproses menuju kepintaran”. Kata “ijazah palsu” akan menjadi “ijazah yang belum sempat asli”. Kata “rezim gagal” akan menjadi “rezim yang sedang belajar berhasil”.
Bukan karena Rocky berubah. Tapi karena mikrofonnya kini sudah menggunakan listrik istana. Dan listrik istana itu, anehnya, punya efek menenangkan pita suara.
Inilah rumus baru politik kita: “Vokal hari ini, komisaris besok”.
Kita sudah melihatnya berulang kali. Aktivis yang dulu berorasi di depan gedung DPR menolak omnibus law, kini mengawasi omnibus law dari kursi komisaris. Pendemo yang dulu menolak kenaikan BBM, kini ikut rapat menentukan harga BBM. Pengamat yang dulu setiap minggu menulis “pemerintah tidak punya arah”, kini ikut menunjukkan arah — sambil membawa map cokelat berisi program pemerintah.
Jabatan adalah pemadam kebakaran yang paling humanis. Tidak ada kekerasan. Tidak ada sensor. Hanya ada undangan makan siang dan sebuah amplop berisi surat keputusan.
Dan Presiden Prabowo Subianto, harus diakui, adalah master dalam seni merangkul ini. Ia tidak memilih untuk bertarung dengan para pengkritik. Ia memilih untuk memeluk mereka sampai mereka tidak bisa lagi bergerak.
Tapi pelukan Prabowo tidak hanya untuk para pengkritik. Ia juga memeluk dengan sangat erat mereka yang seharusnya sudah dilepas. Dan di sinilah kita bertemu dengan sosok abadi: Pratikno.
Jika politik Indonesia adalah sebuah sinetron dengan 1000 episode, maka Pratikno adalah satu-satunya aktor yang tidak pernah diganti, dari season 1 sampai season terbaru. Presiden boleh ganti, menteri boleh reshuffle, bahkan istana boleh dicat ulang, tapi Pratikno tetap ada di sana, di dekat pintu kekuasaan, dengan senyum tipisnya yang penuh pengetahuan.
Ia adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sehingga masa lalu tidak pernah benar-benar pergi.
Bagi masyarakat awam, kehadiran Pratikno menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam: “Kapan sebenarnya rezim Jokowi berakhir?” Karena jika orang yang paling mengerti semua rahasia, semua surat, semua tanda tangan rezim lalu masih duduk di jantung kekuasaan rezim baru, apakah ini pergantian rezim atau hanya pergantian baju?
Pemerintah menjawab: ini namanya kontinuitas. Keberlanjutan. Stabilitas.
Rakyat menjawab: oh, jadi yang berkelanjutan itu bukan hanya pembangunan, tapi juga orangnya.
Dan rakyat tidak salah. Karena bagaimana mungkin kita berharap ada evaluasi total terhadap 10 tahun terakhir, jika arsitek administrasinya masih menjadi penjaga gerbang?
Inilah komedi satir kita hari ini.
Di panggung depan, kita melihat drama “Merangkul Para Pengkritik”. Di panggung belakang, kita melihat drama “Merawat Warisan”. Keduanya dipentaskan bersamaan, dengan sutradara yang sama.
Hasilnya? Sebuah pemerintahan yang sangat besar, sangat gemuk, sangat inklusif. Semua orang ada di dalam. Mantan oposisi ada, mantan pendukung ada, mantan pengkritik ada, mantan penguasa lama juga ada. Semua dapat kursi.
Kecuali satu: oposisi itu sendiri. Karena bagaimana mau ada oposisi kalau semua orang sudah diajak masuk ke dalam ruangan kekuasaan?
Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang paling satir dari semua satir:
Di Republik ini, cara terbaik untuk menghentikan seseorang mengkritik pemerintah bukanlah dengan membuktikan pemerintah benar, melainkan dengan membuat si pengkritik menjadi bagian dari pemerintah.
Dan setelah itu, keheningan pun tercipta. Bukan keheningan karena masalah selesai, tapi keheningan karena semua yang berisik sudah kenyang.
Selamat datang di “Republik Kursi Empuk”. Silakan duduk. Kritik Anda akan segera kami proses menjadi SK.[]
