Oleh: Edy Mulyadi
Kamis, 1 Oktober. Politik nasional kembali dihentak. Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet untuk ketujuh kalinya. Tapi reshuffle kali ini terasa amat berbeda. Bukan cuma pada jajaran nama yang diganti. Tapi pada pola, kecepatan, dan pesan politiknya yang sangat tegas. Mari kita cermati fakta-fakta lapangan yang bikin dahi elite politik berkerut.
Setidaknya ada enam fakta kilat yang menyengat. Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari kursi Kapolri. Posisinya digantikan oleh Jenderal Suyudi Ario Seto. Wakapolri ikut diganti. Komjen Wahyu Hadiningrat kini mendampingi Suyudi. Presiden hanya menyerahkan satu nama tunggal ke DPR. Tidak ada pilihan kompromi.
Isu penggantian Listyo Sigit sebetulnya bukan barang baru. Wacana, atau lebih tepatnya harapan publik, ini sudah bergulir paling tidak sejak dua tahun silam. Rakyat sudah lama geram dengan kinerja Kapolri yang sangat Solo oriented. Desakan pencopotan datang dari hampir segala penjuru. Tapi Prabowo bergeming.
Kemarin, 1 Oktober 2026 itu, Presiden seperti bikin kejutan. Proses pencopotan Sigit dan penggantiannya bisa disebut supercepat. Dimulai dari pengiriman Surat Presiden (Surpres) ke DPR, fit and proper test kilat, sampai pelantikan di Istana cuma makan waktu hitungan jam. Tidak ada tradisi berhari-hari. Apalagi acara silaturahmi berkunjung ke rumah calon Kapolri.
Memutus Tali Komando Solo
Listyo Sigit memang tidak dibuang total. Dia ‘disimpan’ menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kalau Pratikno, benar-benar terlempar. Otak teknokrasi dan politik Istana era Jokowi itu kini resmi dilepas dari posisi politiknya.
Bagi publik awam, ini mungkin sekadar pergantian pejabat rutin. Tapi bagi pemerhati politik, ini adalah operasi pembersihan jalur komando.
Pertanyaan besarnya: Apakah Prabowo sedang memberi isyarat mau benar-benar lepas dari bayang-bayang Jokowi?
Jawabannya: Sangat jelas, ya!
Coba perhatikan. Listyo Sigit adalah lambang pengaruh dan cengkeraman kekuatan Solo di tubuh Polri. Dia mantan Kapolresta Surakarta. Mantan ajudan Jokowi. Kariernya melesat bagai roket. Selama Sigit memegang tongkat komando Polri, bayang-bayang patronase Jokowi di lembaga penegak hukum itu akan selalu ada. Begitu juga dengan Pratikno. Dia adalah arsitek utama di balik layar operasional Istana Solo selama satu dekade.
Dengan menggeser Sigit dan membuang Pratikno, Prabowo sedang mengirim pesan tunggal yang tak bisa ditawar: Hanya ada satu Presiden di republik ini. Dan namanya adalah Prabowo Subianto.
Prabowo paham betul sejarah. Seorang Presiden tidak akan pernah benar-benar berkuasa jika alat negara—terutama kepolisian—masih memiliki loyalitas ganda kepada penguasa lama.
Drama di Belakang Panggung
Kenapa proses pergantian Kapolri ini dibuat supercepat? Jawabannya
sederhana. Untuk mencegah counter-attack. Dalam dunia intelijen dan militer, kecepatan adalah kunci. Jika prosesnya diulur-ulur dan berlarut-larut, jaringan politik pendukung status quo punya waktu untuk bermanuver. Mereka bisa melakukan lobbying balasan, menggalang opini. Atau bahkan menekan anggota DPR.
Prabowo tidak mau masuk ke dalam jebakan itu. Surpres dikirim. DPR ‘diamankan’. Lalu, fit and proper test digelar kilat. Bagai formalitas belaka. Kemudian, ini gongnya, pelantikan langsung dieksekusi hari itu juga. Semua hanya dalam hitungan jam. Ketika publik baru tersentak membaca berita di media sosial, pelantikan sudah selesai di Istana. Skakmat!
Lalu, bagaimana dengan nasib Listyo Sigit yang dijadikan KSP? Ini adalah gaya soft landing khas purnawirawan militer. Sigit tidak dihabisi secara kasar agar tidak menimbulkan turbulensi di internal Korps Bhayangkara. Namun, dari sudut pandang kekuasaan, Sigit sebenarnya sedang ‘dilucuti’.
Sebelumnya dia memegang jabatan komando yang menggenggam instrumen hukum dan ribuan pasukan. Tapi kemarin Sigit dipindah ke jabatan administratif Istana. Dia memang diberi gedung dan jabatan gagah. Tapi tongkat penyidikan dan pasukan kepolisian sudah dicabut dari tangannya.
Bagaimana Sosok Suyudi? Dia adalah jenderal reserse murni. Suyudi bukan perwira ‘faksi Solo’. Dia tumbuh dari lapangan dan operasi penegakan hukum murni. Penunjukannya bersama Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menandai dimulainya babak baru di Mabes Polri. Proses “De-Sigit-isasi” sekaligus “De-Jokowi-isasi” dimulai.
Dalam tradisi Polri, ketika puncak komando berganti, maka jajaran Kapolda, Dirreskrim, hingga posisi vital di Divpropam akan segera ditata ulang. Garis tegak lurus Polri kini benar-benar dikunci. Semuanya menuju ruangan kerja Presiden Prabowo di Istana Negara.
Langkah Balasan Kubu Solo
Tentu saja kubu Solo tidak akan tinggal diam. Tapi ruang gerak mereka kini makin sempit. Pencopotan Sigit dan Pratikno memukul roboh dua pilar utama pertahanan mereka. Yang tersisa bagi kubu Solo saat ini praktis tinggal satu benteng terakhir: posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Ke depan, permainan politik akan bergeser. Kubu Solo diperkirakan akan mencoba bertahan lewat jaringan relawan. Mereka juga bakal memainkan isu-isu publik yang sensitif. Satu hal penting lain, Jokowi pasti akan mengamankan aset-aset hukum/bisnisnya sebelum terlambat.
Tentang bagaimana, langkah apa saja yang bakal mereka tempuh dan riak-riak pemicu gelombang yang mungkin bakal timbul, untuk sementara saya simpan dulu. Perlu pengamatan, informasi, dan verifikasi lebih lanjut sebelum dilempar ke publik. Jokowi dan Geng Solonya bakal tak segan-segan mengerahkan semua sumber daya dan sumber dananya guna mengamankan dan memastikan syahwat politik dinastinya bisa tetap terwujud.
Tapi satu hal yang pasti, per 1 Oktober kemarin, peta permainan politik sudah berubah total. Prabowo Subianto telah menyalakan lampu sein kanan dan mengambil alih kemudi penuh perjalanan republik ini. Tanpa penumpang gelap, tanpa sopir tembak! Paling tidak, begitu harapan publik… []
[Penulis adalah wartawan senior]
