
PeluangNews, Semarang – Produksi garam rakyat di Jawa Tengah diperkirakan kembali meningkat seiring kondisi kemarau yang mendukung aktivitas tambak. Namun, kenaikan produksi tersebut membawa tantangan lain bagi petambak, yakni potensi penurunan harga akibat melimpahnya pasokan saat panen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta petambak tidak terburu-buru melepas hasil panen ke pasar. Selain mengandalkan berbagai program bantuan, petambak juga didorong memperkuat peran koperasi agar memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menghadapi tekanan harga.
Kabid Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lilik Harnadi, mengatakan kondisi cuaca kemarau saat ini sangat mendukung produksi garam di sejumlah sentra produksi.
Jawa Tengah memiliki sembilan daerah penghasil garam. Total produksi pada 2025 tercatat mencapai 283.202,19 ton. Pati menjadi daerah dengan produksi terbesar, yakni 211.544,23 ton. Berikutnya Rembang 42.112,30 ton, Jepara 14.174,36 ton, Demak 13.868,66 ton, Brebes 1.294,35 ton, Purworejo 136,91 ton, Kebumen 38,68 ton, Grobogan 30,95 ton, dan Cilacap 1,75 ton.
Dengan capaian tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi produsen garam terbesar kedua di Indonesia. “Tahun kemarin sempat turun karena kemarau basah. Pada 2024 produksi kita menyentuh 536.612,56 ton. Tahun ini diprediksi suhu meningkat sekitar 2 derajat Celsius, sehingga kondisi cuaca lebih kering. Sampai November mungkin masih bisa panen,” paparnya, kemarin.
Kondisi cuaca yang mendukung produksi menjadi peluang bagi petambak untuk meningkatkan hasil panen. Namun, pada saat yang sama, peningkatan produksi berpotensi menekan harga garam rakyat ketika pasokan melimpah. Di Demak, misalnya, garam produksi petambak saat ini dihargai sekitar Rp60 ribu per kuintal atau Rp600 per kilogram.
Menghadapi kondisi tersebut, DKP Jawa Tengah mengimbau petambak tidak terburu-buru menjual hasil panen. Salah satu strategi yang didorong adalah memaksimalkan fungsi koperasi sebagai tempat pengelolaan dan penyimpanan hasil produksi.
Lilik menyebut kerja sama petambak melalui koperasi di Kaliori, Kabupaten Rembang, sebagai salah satu contoh yang dapat dikembangkan. Melalui Koperasi Sari Tani Makmur yang mendapatkan dukungan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta DKP Jawa Tengah, petambak berhasil memproduksi garam konsumsi secara mandiri.
Koperasi tersebut bahkan telah menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk memproduksi garam menggunakan merek sendiri. Pola tersebut memberikan peluang bagi petambak untuk tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan garam bahan baku ketika harga pasar sedang melemah.
Selain memperkuat koperasi, Pemprov Jawa Tengah juga memiliki fasilitas produksi garam yang berada di bawah manajemen BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).
Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 25 ribu ton per tahun. Keberadaan fasilitas produksi menjadi bagian dari upaya memperkuat pengolahan garam sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah komoditas garam dari sentra produksi di Jawa Tengah.
“Mudah-mudahan petani garam kita masih bisa menahan (penjualan) dulu. Biasanya petambak garam pada saat awal-awal harga masih bagus mereka lepas. Begitu harga mulai turun, nanti akan ditahan di gudang,” ungkapnya.
Dukungan pemerintah juga diarahkan pada peningkatan produktivitas serta kualitas hasil panen. Lilik mengatakan DKP Jawa Tengah secara rutin memberikan bantuan geomembran kepada petambak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam.
Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan 161 rol geomembran untuk kelompok petambak garam. Selain bantuan sarana produksi, petambak juga mendapatkan pelatihan produksi garam berstandar nasional yang diselenggarakan Bank Indonesia.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi petambak garam miskin melalui Baznas pada tahun ini. “Jadi kita mencoba tidak hanya dari APBD provinsi, tetapi juga lewat bantuan BI dan Baznas. Kalau KKP langsung masuk ke kabupaten,” pungkas Lilik.
Dengan produksi yang berpotensi meningkat hingga musim panen berlangsung, strategi menahan penjualan, memperkuat koperasi, meningkatkan kualitas, dan mendorong pengolahan menjadi langkah penting agar peningkatan produksi tidak justru diikuti tekanan semakin besar terhadap harga garam rakyat.








