PeluangNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih bertepatan dengan pelantikan Kapolri baru.
Agenda pelantikan digelar di Istana Negara siang tadi pukul 13.30 WIB. Sebelumnya, rapat paripurna ke-8 masa sidang I 2026-2027 dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Fit and proper test calon tunggal Kapolri di Komisi III berlangsung hanya 30 menit tadi pagi yang langsung disetujui delapan fraksi atas dasar Surpres: R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.
Proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung cepat itu, menurut
Ketua DPR Puan, supaya tidak terjadi kekosongan pimpinan Polri.
“Setelah zuhur calon Kapolri akan segera dilantik oleh Bapak Presiden,” kata Puan.
Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto mengusung visi baru: “Polri Bersama Masyarakat”.
Sebagai catatan Suyudi Ario Seto lahir di
Pandeglang pada 14 Juli 1973. Lulusan Akpol 1994 ini pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, dan Kepala BNN sejak 25 Agustus 2025. Harta LHKPN Rp5,847 Miliar.
Sementara itu, Listyo Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolri terlama era reformasi (5 tahun 8 bulan sejak 27 Januari 2021). Ia menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menggantikan Jenderal (Purn) AM Putranto. Ini menjawab isu masa pensiun 58 tahun pada Mei 2027.
Berdasarkan informasi yang beredar dan konfirmasi kehadiran di Istana dengan baju pelantikan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menggantikan Djamari Chaniago sebagai Menko Polhukam.
Menko PMK dijabat Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu). Jabatan Menlu diduduki Arrmanatha Christiawan Nasir (Tata).
Bahlil Lahadalia juga dilantik Presiden sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi (atau Menko Hilirisasi dan Transisi Energi) merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Reshuffle menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo ini bertujuan memperkuat realisasi program Asta Cita dan reformasi Polri pasca tuntutan publik. []
