PeluangNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung penataan dan pemanfaatan ruang pesisir secara berkelanjutan melalui rencana pengembangan kawasan waterfront city Marunda, Jakarta Utara. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Pengembangan kawasan Marunda dirancang tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi, tetapi juga memastikan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, tetap menjadi bagian utama dalam proses pembangunan.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Permana Yudiarso, menegaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir harus menempatkan nelayan sebagai subyek utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.
Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat pesisir penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan lokal, meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan, serta menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan kawasan.
“Ruang laut dan pesisir perlu dikelola secara adil, berkelanjutan, dan adaptif agar mampu melindungi ekosistem pesisir sekaligus menjamin akses, keselamatan, dan kesejahteraan nelayan dari generasi ke generasi,” ujar Permana dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/6).
Ia menjelaskan, rencana pengembangan kawasan Marunda sejalan dengan arah pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pesisir terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pesisir KKP, Fajar Kurniawan, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan pesisir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, komunikasi yang terbuka, serta partisipasi aktif masyarakat.
Menurut Fajar, KKP akan terus mengawal proses pembangunan agar berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pesisir.
“KKP akan mengawal pembangunan pesisir yang inklusif dan memastikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan dapat meningkatkan nilai manfaat ruang laut, optimasi potensi sumber daya, dan menyelesaikan persoalan di pesisir,” tegasnya.
Dukungan terhadap pengembangan kawasan Marunda juga disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Isran. Ia menegaskan bahwa pengembangan dan peningkatan kapasitas kawasan PT KBN akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama nelayan yang berada di sekitar kawasan.
“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, membangun dialog yang terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembahasan guna mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan,” kata Isran.
Sebagai bagian dari proses pengembangan, KKP bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT KBN, dan PT Danareksa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di kawasan Marunda. Berbagai kelompok nelayan dan komunitas pesisir akan dilibatkan melalui program pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat.
Program pengembangan tersebut dirancang dalam tiga tahap yang akan dilaksanakan selama tujuh tahun. Tahap pertama difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Tahap kedua mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha alternatif berbasis pesisir, kemitraan usaha, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan.
Selanjutnya, tahap ketiga diarahkan pada penguatan kemitraan usaha berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur pendukung sektor perikanan, program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi dan pelestarian lingkungan pesisir.
Perwakilan Asosiasi Masyarakat Nelayan (CIBER), Ajid, menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembangan kawasan tersebut. Menurutnya, asosiasi nelayan akan terus berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat pesisir dengan pengelola kawasan.
“Kami mendukung proses pembangunan dan pengembangan kawasan dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan. Kami berharap terjalin kemitraan yang terbuka, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antara PT KBN dengan masyarakat nelayan,” ujarnya.
Melalui pengembangan waterfront city Marunda yang berbasis ekonomi biru, KKP berharap keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat berjalan secara beriringan dan berkelanjutan.
