PeluangNews, Malang – Upaya mewujudkan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum atas lahan yang dikelola petani.
Pesan itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nusron menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah merupakan fondasi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, petani membutuhkan jaminan hukum agar dapat mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.
“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” ujar Nusron melalui akun Instagram resminya.
Selain memperkuat aspek legalitas lahan, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mendukung program swasembada pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Nusron.
Panen Raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Nusron menilai sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
“Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” tuturnya.
Kegiatan panen raya di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Berbagai komoditas dipanen dalam kegiatan tersebut, di antaranya padi, tebu, dan kedelai, yang menjadi komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinet dalam panen raya tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian melalui dukungan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari perlindungan lahan, peningkatan produksi, hilirisasi, hingga penguatan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan Indonesia.
