PeluangNews, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan, pembelian hewan kurban oleh Presiden (Prabowo Subianto) menggunakan APBN tidak bermasalah secara hukum Islam.
Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, langkah itu sah secara syar’i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas.
“Pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres, saya kira ini secara syar’i tidak ada soal (tidak bermasalah),” kata Niam seperti dikutip dari situs resmi MUI Digital, Rabu (27/5/2026).
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta tersebut menegaskan, model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.
Dia lantas mengutip hadis riwayat Imam Bukhari yang menerangkan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam.
“Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia adalah Presiden, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara),” ujar Prof Niam.
Dalam konteks bernegara saat ini, lanjutnya, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern.
Oleh karena itu, kurban yang dilakukan oleh presiden menggunakan anggaran negara pada hakikatnya adalah kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.
“Sehingga qurban dari negara untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tidak ada soal secara syar’i,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu.
Prof Niam juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Dia menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui Banpres.
“Secara teknis sebenarnya kita juga bisa memahami, sebagaimana anggaran negara melalui Banpres diberikan sembako kemudian didistribusikan untuk masyarakat, dan ini tentu tidak ada isu,” tuturnya.
“Logika yang sama berlaku ketika anggaran Banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan,” imbuhnya.
Dia menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual.
Kehadiran kurban dari presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. []
