PeluangNews, Jakarta – Eskalasi perang di Timur Tengah membuat membuat pemerintah Indonesia pusing tujuh keliling. Geopolitik tersebut berdampak pada naiknya harga energi di pasar global.
Kenaikan bukan hanya pada bahan bakar minyak (BBM) tetapi juga gas LPG. Untuk mengatasi dampak tersebut pemerintah diantaranya harus mengevaluasi program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG). Yaitu meniadakan pemberian MBG pada hari Sabtu dan menghapuskan pemberian MBG pada saat liburan sekolah.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan, ada potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar karena harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Dalam asumsi makro APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sepanjang tahun yakni 70 dolar AS per barel, harga BBM solar sebesar Rp6.800 per liter, dan harga pertalite Rp10.800 per liter.
“Dengan asumsi tersebut, defisit anggarannya adalah 2,68,” kata Juda.
Pada Maret 2026 konflik pecah di kawasan Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Harga ICP (Indonesia Crude Price) naik, bahkan bertengger di sekitar 100 dolar AS per barel.
Menurut perhitungan Juda, rata-rata harga ICP selama Januari hingga akhir April 2026 menyentuh sekitar 79,80 dolar AS per barel.
“Artinya apa? Ada kelebihan atau pelampauan dari asumsi yang 70 dolar AS per barel. Respons pemerintah adalah bahwa harga BBM tidak naik yang disubsidi. Harganya tetap. Tentu saja kalau harga tetap, harga keekonomiannya naik, dan subsidinya membengkak.
Subsidi membengkak sehingga kalau didiamkan, maka tentu saja defisit kita bisa di atas 3%, kalau didiamkan. Itu asumsi kalau ICP-nya rata-rata sepanjang tahun adalah 100 dolar AS per barel,” kata Juda dalam agenda Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menurut Juda, pemerintah tentu saja tidak tinggal diam. Pemerintah memastikan akan menjaga daya beli masyarakat. Caranya diantaranya ialah dengan menjaga tingkat inflasi agar tidak terkerek tinggi.
Di samping itu, pemerintah juga tidak menutup diri untuk melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam menghadapi potensi defisit yang melebar. Yakni dengan melakukan refocusing.
“Subsidi membengkak tentu saja harus mengorbankan pengeluaran yang lain. Oleh sebab itu dilakukan refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan proyek-proyek ataupun program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam.”
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan? Karena kalau Sabtu ada makanannya di sekolah, anak-anak kan harus datang ke sekolah. Atau kalau diberikan hari Jumat, juga harus bisa bertahan untuk makan besoknya. Jadi, Sabtu dihilangkan,” ujarnya.
Keputusan pemerintah mengevaluasi program MBG diperkirakan bisa menghemat APBN. Nilai dari satu hari program MBG yang berjalan adalah Rp 1 triliun. Dengan kata lain, sebesar itu pula anggaran bisa dihemat.
“Satu hari bisa irit Rp1 triliun, empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun bisa Rp 50 triliun kita menghemat,” kata Juda.
Dikatakan bahwa program MBG yang diadakan pada masa liburan anak sekolah juga bakal dihilangkan. Itu juga merupakan bentuk penghematan.
“Kalau dulu liburan tetap diberikan MBG, sekarang kita hapus. Jadi ini akan lebih baik,” ucap Wamenkeu Juda Agung.
Meski begitu, dia menekankan agar kualitas MBG yang diberikan kepada siswa se-Indonesia dipastikan terjaga. Sehingga pemanfaatan anggaran pun bisa maksimal dan benar-benar berguna.
Sebagai catatan, anggaran program MBG pada 2026 yang ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp335 triliun. Targetnya bisa menjangkau sebanyak 82,9 juta penerima manfaat. []
