PeluangNews, Jakarta — Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan tren sejumlah negara yang mulai melonggarkan disiplin fiskal, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kebijakan defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menopang pertumbuhan di atas 5 persen.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah terus mengawal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara pruden melalui penerapan adaptive budget policy atau kebijakan anggaran yang adaptif.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5).
Menurutnya, ketahanan fiskal Indonesia tercermin dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Banyak negara tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3 persen, tetapi pertumbuhan ekonominya justru lebih rendah. Kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil.
Ia menjelaskan, pada awal 2025 pemerintah menjalankan langkah efisiensi besar-besaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi inefisiensi belanja negara.
Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan berhasil memangkas anggaran hampir 9 persen di berbagai lini birokrasi.
Efisiensi itu menghasilkan penghematan anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu operasional pemerintahan maupun pelayanan publik.
Meski dilakukan penyesuaian anggaran, APBN tetap mampu menopang perekonomian nasional. Indonesia tercatat membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen sepanjang 2025.
Ke depan, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen dari PDB. Untuk 2026, defisit diperkirakan berada di kisaran 2 persen, sedangkan pada APBN 2027 dirancang dalam rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen.
Dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, pemerintah akan mengarahkan kapasitas fiskal untuk memperkuat sektor produktif, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, pemerintah juga mulai mentransformasi fungsi APBN agar lebih fokus pada layanan publik dan perlindungan sosial. Sementara pembiayaan investasi strategis akan dikelola melalui Danantara.
