PeluangNews, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat upaya pemberdayaan perempuan melalui kerja sama strategis dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI).
Kolaborasi ini difokuskan pada perluasan akses pelatihan kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta pembukaan peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perempuan di Indonesia.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti, di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan pihaknya siap mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur pelatihan kerja yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya perempuan.
“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” kata Cris.
Ia menjelaskan, selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker juga terus memperluas jangkauan program ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat memiliki daya saing di tengah kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Sebagai bagian dari transformasi layanan, Kemnaker telah mengintegrasikan berbagai program ketenagakerjaan ke dalam ekosistem digital melalui platform SIAPkerja.
Melalui platform tersebut, masyarakat, termasuk kader FPPI, dapat mengakses berbagai layanan secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan pekerjaan, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.
Cris berharap kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Ia meminta seluruh pengurus FPPI di daerah segera memperkuat koordinasi dengan BPVP, BLK, serta dinas ketenagakerjaan setempat agar program-program yang telah dirancang dapat segera direalisasikan.
“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” ujarnya.
Melalui sinergi ini, Kemnaker dan FPPI berharap semakin banyak perempuan Indonesia memperoleh akses terhadap pelatihan vokasi, peningkatan kompetensi, serta peluang kerja yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya SDM perempuan yang unggul, mandiri, dan berdaya saing di pasar kerja nasional.
