Peluangnews, Jakarta – Peran kawasan industri sebagai penggerak investasi dan pertumbuhan manufaktur nasional semakin strategis. Hingga Juli 2026, Indonesia memiliki 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110 ribu hektare. Kawasan tersebut telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, serta membukukan akumulasi investasi sebesar Rp6.750 triliun.
Besarnya potensi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperkuat basis industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan investasi global. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong optimalisasi fasilitas dan kemudahan pemerintah agar kawasan industri mampu berkembang lebih kompetitif dan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin besar.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan, pengembangan kawasan industri perlu mempertimbangkan potensi serta karakteristik masing-masing daerah. Pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan kegiatan industri dengan sumber bahan baku, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok dan logistik.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengatakan penguatan kawasan industri harus berjalan seiring dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan optimalisasi berbagai fasilitas pemerintah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan nonmigas di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.
“Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar Dirjen KPAII di Jakarta, Minggu (15/11).
Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas mencatatkan kinerja sebesar 5,88 persen pada triwulan III 2026. Pertumbuhan tersebut melampaui ekonomi nasional yang berada di level 5,47 persen. Pada periode yang sama, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan investasi hampir Rp200 triliun.
Capaian tersebut mempertegas posisi manufaktur sebagai salah satu sektor strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan memperluas kesempatan kerja.
Untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Meski demikian, pemanfaatan fasilitas tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan. Persoalan pemahaman kebijakan, keterbatasan informasi mengenai jenis dan persyaratan insentif, hingga prosedur pengajuan menjadi sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar perusahaan dapat mengakses fasilitas secara optimal.
Tri Supondy menilai, peningkatan pemanfaatan fasilitas pemerintah membutuhkan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan. Kesamaan pemahaman mengenai kebijakan dan mekanisme pemanfaatannya menjadi kunci agar fasilitas yang tersedia dapat memberikan dampak nyata terhadap kegiatan industri.
Sebagai upaya memperkuat koordinasi, Kemenperin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pengelola 181 kawasan industri eksisting, 42 pengelola kawasan industri Program Strategis Nasional (PSN), serta perwakilan dinas perindustrian dari berbagai daerah.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).
Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada optimalisasi fasilitas dan kemudahan bagi kawasan industri, mencakup kebijakan perpajakan, dukungan pemerintah daerah, serta berbagai kebutuhan perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan.
Selain memperkuat pemahaman bersama, koordinasi ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala pemanfaatan fasilitas sekaligus merumuskan langkah perbaikan kebijakan yang lebih efektif.
Tri berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, baik untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia maupun merumuskan usulan skema insentif baru bagi pengelola kawasan industri dan perusahaan di dalamnya.
“Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, termasuk kendala dalam pemanfaatannya. Selain itu, forum ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan,” pungkasnya.
