Peluang News, Jakarta – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami kenaikan pada 2024.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
“Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2024 naik sebesar 0,85 persen dari 74,39 persen, kini menjadi 75,08 persen,” ujarnya.
Amalia menyampaikan, pertumbuhan IPM yang tinggi ini salah satunya dipicu oleh komponen pendukung yang meliputi Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 74,15 tahun.
“Capaian pada 2024 ini meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen jika dibandingkan dengan 2023,” ucapnya.
Selain itu, hal ini juga didorong dengan adanya indikator rata-rata lama sekolah (RLS) 8,85 tahun yang justru melambat dari 0,92 persen kini menjadi 0,91 persen.
Sedangkan indikator harapan lama sekolah (HLS) 2024 mencapai 13,21 tahun atau meningkat 0,06 tahun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13,15 tahun.
Sementara untuk standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan pada 2024, kata Amalia, saat ini telah mencapai Rp12,34 juta.
“Angka itu meningkat Rp442 ribu atau 3,71 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia tahun 2024 adalah sebesar Rp12,34 juta per tahun per orang,” jelasnya.
Dengan adanya capaian-capaian tersebut, maka pertumbuhan IPM tahun 2024 menjadi lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan di tahun sebelumnya yang didukung perbaikan di seluruh indikator pembentuknya.
“Bahkan, IPM 2024 ini masuk ke dalam kategori tinggi yaitu dalam rentang 70-80,” singkatnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan IPM tertinggi dengan capaian 84,15.
“Sementara Provinsi Papua Pegunungan tercatat memiliki nilai IPM terendah sebesar 54,43,” pungkasnya.
Walaupun demikian, Papua Pegunungan kustru mencatatkan pertumbuhan IPM tertinggi pada 2024 dengan nilai 1,83 persen.
Sedangkan pertumbuhan terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai sebesar 0,62 persen.
