PeluangNews, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mematangkan pelaksanaan Peresmian Pabrik Kelapa Sawit KUD Sejahtera dan Seminar Nasional Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Koperasi yang akan digelar pada 11–12 Agustus 2026. Agenda nasional tersebut diproyeksikan menjadi tonggak penguatan peran koperasi dalam mendorong hilirisasi industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpin Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus, Kamis (23/7/2026). Rapat diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Syafaruddin, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Selatan Ambar Sehatiningsih, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Mursalin, Kepala Dinas Koperasi UKM Muba Zulkarnain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Daud Amri, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Muba Agung Perdana, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rapat tersebut, fokus pembahasan diarahkan pada kesiapan teknis penyelenggaraan dua agenda utama. Seminar Nasional Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Koperasi dijadwalkan berlangsung pada 11 Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 600 peserta dari unsur pemerintah, koperasi, akademisi, pelaku usaha, hingga asosiasi industri.
Sementara itu, Peresmian Pabrik Kelapa Sawit KUD Sejahtera di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2026 dengan target kehadiran sekitar 2.500 peserta. Pabrik tersebut diharapkan menjadi contoh pengelolaan industri sawit berbasis koperasi yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi petani.
Panitia juga membahas berbagai aspek pendukung, mulai dari penyusunan susunan acara, kebutuhan logistik, pembagian tugas antarinstansi, dukungan teknis pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, hingga skenario pengamanan serta pelayanan bagi tamu undangan.
Salah satu perhatian utama dalam rapat adalah penyusunan skenario kehadiran Presiden Republik Indonesia. Panitia menyiapkan dua alternatif pelaksanaan, baik apabila Presiden hadir maupun berhalangan hadir. Meski demikian, seluruh persiapan dilakukan dengan asumsi Presiden akan hadir sehingga seluruh kebutuhan teknis, pengamanan, dan pelayanan dapat dipersiapkan secara maksimal.
Untuk memperkuat kolaborasi nasional, panitia juga akan mengundang Dinas Koperasi dari 13 provinsi, koperasi kelapa sawit, perusahaan perkebunan, kementerian dan lembaga terkait, asosiasi industri, hingga perwakilan negara sahabat. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu memperluas jejaring kerja sama dalam pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Syafaruddin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
“Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap memberikan dukungan penuh agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kami akan mematangkan seluruh aspek teknis sekaligus melakukan pengecekan lapangan sehingga setiap perangkat daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Syafaruddin.
Ia menambahkan, sinergi antarinstansi akan terus diperkuat melalui rapat lanjutan dan verifikasi lapangan agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pihaknya akan mengawal seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, finalisasi susunan acara, daftar undangan, pembagian kewenangan, penyusunan anggaran, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran agenda nasional tersebut.
Melalui peresmian Pabrik Kelapa Sawit KUD Sejahtera dan penyelenggaraan Seminar Nasional Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Koperasi, pemerintah berharap koperasi semakin berperan sebagai penggerak utama hilirisasi komoditas sawit. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri sawit nasional, memperbesar nilai tambah di tingkat daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
