PeluangNews, Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus aktivis politik, Feri Amsari mengatakan, wacana pemberantasan korupsi di Indonesia disebut menemui jalan buntu.
“Alih-alih menjadi instrumen keadilan dan penguatan demokrasi, praktik penegakan hukum justru kerap dipersepsikan sebagai alat politik untuk menekan atau menyingkirkan lawan,” katanya, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk “Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Iklim Usaha”, Rabu (4/2/2026) di Hotel Manhattan Jakarta.
“Kita perlu bertanya dengan jujur, apakah kita sedang memberantas korupsi atau justru sedang merawatnya?” tegas Feri di hadapan puluhan peserta seminar.
Menurut Feri, sejak awal hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia sempat memiliki “generasi emas” penegak hukum yang berani dan integritas tinggi. Namun seiring waktu, para aktor politik belajar bahwa cara bertahan terbaik bukan melawan korupsi, melainkan melemahkan lembaga antikorupsi itu sendiri.
Salah satu masalah mendasar, kata Feri, adalah pendekatan yang menargetkan semua pihak tanpa fokus pada akar masalah. Praktik ini memunculkan kasus-kasus janggal yang menimpa pejabat publik, termasuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, mantan Dirut ASDP Ira Puspa Dewi, hingga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
“Contohnya kasus BBM oplosan Pertamina. Dugaan awal terkait minyak oplosan, tapi dakwaan kemudian berubah membahas kontrak dan gratifikasi bisnis minyak. Ini jelas menunjukkan inkonsistensi dan politisasi hukum,” jelas Feri.
Diskusi yang dikemas dalam format roundtable ini juga menyoroti dampak serius ketidakpastian hukum terhadap dunia usaha. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menegaskan bahwa iklim usaha yang sehat mustahil tercipta tanpa sistem hukum yang kredibel dan konsisten.
“Pengusaha besar menghadapi risiko perubahan kebijakan yang tidak konsisten, sementara pengusaha menengah sangat bergantung pada kepercayaan investor. Ketika regulasi sering berubah, investor—terutama asing—akan menahan diri,” ujar Abraham.
Hikmahanto Jumawa, Guru Besar Hukum Internasional UI, menambahkan bahwa minimnya kepastian hukum membuat banyak investor asing memilih negara tetangga seperti Thailand atau Vietnam. Padahal Indonesia tetap menjadi pasar utama ASEAN, tetapi nilai tambah dan lapangan kerja justru dinikmati negara lain.
Diskusi ini dihadiri pula oleh tokoh lintas disiplin seperti Eros Djarot, Anthony Budiawan, dan DJ Donny, yang menekankan bahwa profesionalisme penegakan hukum tidak hanya soal keadilan, tetapi juga kunci daya saing ekonomi nasional.
Feri menutup dengan catatan tajam: “Tanpa peta jalan pemberantasan korupsi yang jelas, tanpa fokus pada akar masalah, dan tanpa sistem hukum yang kredibel, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus korupsi dan ketidakpastian ekonomi.”
