PeluangNews, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan harus diberikan secara gratis tanpa pungutan liar (pungli). Ia mengingatkan, warga Jakarta bukan “sapi perah” yang bisa dibebani biaya, melainkan harus dilayani dengan baik, khususnya dalam urusan administrasi kependudukan dan surat-menyurat.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat meresmikan empat kantor kelurahan di Jakarta, yakni Kelurahan Senen, Tanah Tinggi, Semper Barat, dan Sunter Jaya pada Senin (4/5/2026).
Menurutnya, kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, kualitas layanan di level ini harus benar-benar optimal, cepat, dan tanpa hambatan.
“Kelurahan ini adalah garda terdepan pelayanan. Paling dekat dengan warga, paling sering dikomplain kalau ada kesalahan, tapi kalau pelayanannya baik sering dianggap biasa,” ujar Pramono saat peresmian di Kantor Kelurahan Senen, Jakarta Pusat.
Tidak Boleh Ada Pungutan Tersembunyi
Dalam kesempatan tersebut, Pramono meninjau langsung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mengecek berbagai layanan, mulai dari perizinan usaha hingga pengurusan administrasi seperti surat pindah.
Ia menegaskan bahwa seluruh layanan tersebut harus benar-benar gratis tanpa pengecualian. Pramono juga mengingatkan agar tidak ada praktik “gratis di depan, berbayar di belakang”.
“Saya sudah tanya, apakah ada pungutan? Jawabannya tidak ada. Tapi jangan sampai hanya terlihat gratis di depan gubernur, sementara di belakang warga masih diminta bayar. Kalau gratis, harus betul-betul gratis,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi pungutan tersembunyi yang dapat merugikan masyarakat, dan meminta seluruh aparatur kelurahan menjaga integritas dalam memberikan pelayanan.
Dorong Transparansi dan Pelayanan Ramah
Selain soal pungli, Pramono turut menekankan pentingnya transparansi dalam pembangunan fasilitas pemerintah, termasuk kantor kelurahan. Ia meminta seluruh proses dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit guna mencegah persoalan di kemudian hari.
Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
“Semoga fasilitas ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung Jakarta menjadi kota global, pusat perekonomian nasional yang inklusif, berkelanjutan, serta menyejahterakan warganya,” tutup Pramono. (Aji)
