“Ajang ini ditargetkan lebih dari sekadar pameran dagang tetapi menghasilkan transaksi investasi untuk kemajuan ekonomi daerah”.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto secara resmi membuka ajang Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 27 Agustus 2026. Pameran ini diikuti pemerintah kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia, kementerian dan lembaga, perusahaan penyedia barang dan jasa, serta pelaku UMKM.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah mengubah paradigma penyelenggaraan pameran. “Target dari acara seperti Expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga ground breaking investasi,” ujar Bima Arya.
Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi antardaerah dan kemampuan kepala daerah dalam mengenali karakter ekonomi lokal. Ini agar pembangunan ekosistem ekonomi berjalan sesuai potensi masing-masing wilayah.
AOE 2026 turut dihadiri jajaran gubernur, pengurus dan anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dan duta besar negara sahabat, antara lain Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi mengatakan, daerah saat ini membutuhkan akses pasar dan investasi yang lebih nyata.
“AOE bukan sekadar pameran. Kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar. Kita punya komoditas, potensi investasi, dan UMKM unggulan, tetapi harus ada pembeli, investor yang masuk, serta akses pembiayaan dan teknologi,” ujar Bursah dalam laporan pelaksanaan AOE 2026.
Bursah, yang juga Bupati Lahat, menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten. Di tengah kewajiban memenuhi pelayanan dasar, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan sekolah hingga layanan kesehatan, daerah juga dituntut menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) tidak serta-merta membuat kondisi fiskal pemerintah daerah lebih longgar. TKD 2027 direncanakan mencapai Rp735 triliun atau naik 5,5 persen dibanding outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun.
Bursah juga mengingatkan para kepala daerah agar menjaga integritas dalam mengelola aset dan anggaran publik. Ia berharap penyelenggaraan AOE itu menghasilkan dampak konkret bagi perekonomian daerah.
“Jabatan bupati ada batasnya, integritas jangan ada batasnya. Setelah tiga hari kegiatan ini, kami tidak ingin hanya ada foto dan pameran. Kita ingin ada transaksi dan tindak lanjut nyata,” tegasnya. (Rth)
