PeluangNews, Medan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat peran sektor jasa keuangan di Sumatera Utara melalui pengukuhan kepemimpinan baru sekaligus pembangunan kantor berkonsep green building.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya OJK menjaga stabilitas sistem keuangan, memperluas akses layanan keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global.
Komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (31/7). Triyoga menggantikan Khoirul Muttaqien yang mendapat penugasan baru di lingkungan OJK.
Dalam sambutannya, Hernawan menegaskan pergantian kepemimpinan bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi momentum memperkuat peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks serta memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hernawan.
Menurut Hernawan, implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memperluas mandat OJK, mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, hingga memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan. Di Sumatera Utara, ekonomi tumbuh 4,98 persen pada triwulan I 2026, didukung oleh kinerja sektor jasa keuangan yang tetap terjaga.
Karena itu, Hernawan menekankan pentingnya kepemimpinan OJK daerah yang profesional, berintegritas, serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga mendorong penguatan implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha untuk memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menilai kebijakan sektor jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Menurutnya, koordinasi yang erat antara OJK dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, dan masyarakat terdampak bencana.
Bobby juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
“Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, efisien, dan berdaya saing,” ujarnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Medan, Hernawan juga menghadiri seremoni topping off pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. Prosesi tersebut menandai selesainya pembangunan struktur utama gedung hingga lantai tujuh.
Hernawan mengatakan, pembangunan gedung baru itu merupakan investasi kelembagaan untuk memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen, serta pengembangan sektor jasa keuangan di daerah.
“Gedung ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan pusat koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat kehadiran OJK serta mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Kehadirannya diharapkan semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pelayanan publik sehingga OJK dapat lebih responsif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Hernawan.
Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara merupakan gedung ketujuh yang dibangun OJK dari lahan kosong dan mengusung konsep green building sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Kehadiran gedung tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, literasi dan inklusi keuangan, serta pelindungan konsumen di Sumatera Utara.
