
PeluangNews, Jakarta-Ketergantungan Indonesia terhadap impor obat berbasis plasma darah menjadi tantangan dalam menjamin ketersediaan terapi bagi pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh dan penyakit tertentu. Pengembangan fasilitas produksi dalam negeri dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pasokan sekaligus membuat harga obat lebih terjangkau.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Expanding Access to PDMP in Indonesia: From Patient Needs to Sustainable Solutions” yang digelar PT SKPlasma Core Indonesia (SKPI) dalam rangkaian Health Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Diskusi yang mempertemukan komunitas pasien, tenaga kesehatan, pemerintah, dan industri farmasi tersebut membahas tantangan akses terhadap terapi imunoglobulin intravena (intravenous immunoglobulin/IVIG), termasuk persoalan diagnosis dini, ketersediaan obat, hingga keberlanjutan rantai pasok produk turunan plasma darah.
Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan, Dita Novianti Sugandi Argadiredja, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun, penyediaan obat untuk penyakit tertentu masih menghadapi sejumlah kendala.
Menurutnya, jumlah pasien dengan penyakit tertentu relatif sedikit, sementara obat yang dibutuhkan memiliki karakteristik khusus, proses produksi yang kompleks, dan harga yang relatif mahal. Kondisi tersebut membuat penyediaannya belum selalu mampu menjangkau seluruh pasien yang membutuhkan.
“Hal ini menjadi salah satu persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, terus berupaya mengatasi berbagai tantangan tersebut. Namun, tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak,” kata Dita.
Dia menekankan pentingnya membangun ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai dari deteksi dini, penegakan diagnosis, rujukan kepada tenaga medis yang kompeten, hingga ketersediaan terapi yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
Menurut Dita, keterlambatan diagnosis dapat menyebabkan pasien kehilangan waktu penting atau golden period untuk memperoleh penanganan. Karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap gejala penyakit menjadi bagian penting dalam memperluas akses pengobatan.
“Pertama, bagaimana memastikan penyakit dapat dikenali sejak awal. Selanjutnya, diagnosis harus ditegakkan secara tepat sehingga pasien dapat dirujuk kepada dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten untuk mendapatkan penanganan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Dita menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan memproduksi sejumlah produk berbasis plasma darah, termasuk albumin dan IVIG. Pengembangan kapasitas produksi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus menekan harga obat.
“Apabila produksi dalam negeri dapat ditingkatkan, diharapkan harga produk juga dapat menjadi lebih terjangkau. Jika harganya semakin terjangkau, tentu semakin banyak pasien yang dapat memperoleh pelayanan dan pengobatan yang dibutuhkan,” tambahnya.
Presiden Direktur PT SKPlasma Core Indonesia Hyunho (Ted) Roh mengatakan, perluasan akses terapi IVIG tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kesadaran terhadap penyakit dan diagnosis dini. Ketersediaan obat ketika pasien membutuhkan terapi juga menjadi faktor penentu.
Menurutnya, pengalaman pasien dan tenaga kesehatan perlu menjadi dasar dalam merumuskan solusi terhadap berbagai hambatan akses pengobatan, termasuk membangun kapasitas fraksionasi plasma di Indonesia.
“Bagi pasien yang membutuhkan IVIG, manfaat diagnosis dini bergantung pada apakah terapi tersedia saat mereka membutuhkannya. Pengalaman pasien dan tenaga kesehatan membantu kita memahami di mana akses masih terhambat,” ungkap Ted.
Dia menilai pembangunan rantai pasok plasma yang andal dan pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dapat membantu menjaga ketersediaan obat turunan plasma dalam jangka panjang.
Salah satu upaya yang tengah dikembangkan adalah fasilitas fraksionasi plasma di Karawang melalui kemitraan SK Plasma dengan Indonesia Investment Authority (INA). Pengembangan tersebut juga didukung kolaborasi dengan mitra dalam negeri dalam pengumpulan plasma.
Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan obat turunan plasma. Ketergantungan tersebut membuat ketersediaan obat berpotensi terdampak apabila terjadi gangguan pada rantai pasok global.
Karena itu, pengembangan fasilitas fraksionasi plasma di dalam negeri diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan sekaligus mendukung ketersediaan obat yang lebih berkelanjutan bagi pasien di berbagai wilayah Indonesia.
Sebagai bagian dari rangkaian diskusi, SKPI bersama para pembicara juga menandatangani deklarasi bersama bertajuk “Commitment for Improving IVIG Access in Indonesia”.
Deklarasi tersebut memuat komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara komunitas pasien, tenaga kesehatan, pemerintah, dan industri farmasi dalam meningkatkan pemahaman mengenai penyakit yang membutuhkan terapi IVIG, mendorong diagnosis dini, serta memperluas akses pengobatan yang tepat waktu, merata, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, SKPI juga menyampaikan apresiasi terhadap proses kajian teknologi kesehatan yang tengah berjalan di Kementerian Kesehatan. Perusahaan turut menyerahkan dokumen kajian terkait kepada Komite Penilaian Teknologi Kesehatan sebagai kontribusi dalam proses tersebut.
Diskusi ini turut menghadirkan sejumlah pakar dan perwakilan komunitas pasien, yakni Prof. Dr. dr. Najib Advani, Sp.A(K), pakar kardiologi anak dan penyakit Kawasaki; Dr. dr. Dina Muktiarti, Sp.A, Subsp. AI(K), konsultan alergi dan imunologi anak; Adhi Nugraha Sugiharto, Ketua IPIPS; serta Asui Tjahja, Ketua POPKI.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pengembangan ekosistem obat turunan plasma diharapkan tidak hanya memperkuat industri farmasi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata berupa akses pengobatan yang lebih luas bagi pasien yang membutuhkan.







