Selama ini, penyaluran bansos menghadapi kendala, seperti data ganda dan tidak tepat sasaran. Efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar dalam lima tahun terakhir. “Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Kendalanya, data ganda, penerima tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak punya NIK.
Karena itu, perlu didorong optimalisasi digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas bansos yang tepat sasaran, jumlah, dan manfaat. Saat ini pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos. Bahwa BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan, itu layak disyukuri. Luhut menyebut, pemerintah juga akan menyinkronisasi informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Antaranya, bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG 3 kilogram, guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk selesai pada Agustus 2025 mendatang. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan.
Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal. Sehingga, istilahnya, setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Langkah-langkah konkret tersebut diprediksi mampu membuat sistem bansos yang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Itu artinya, bansos berdampak positif bagi perekonomian nasional.
