PeluangNews, Jakarta – Rencana pemerintah menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita tidak berkaitan dengan program biodiesel B50.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, rencana kenaikan HET murni dipengaruhi kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan biaya produksi minyak goreng.
“Enggak ada sama sekali (kaitan dengan B50). Ini kan faktor karena harga CPO naik, biaya produksi naik,” kata Budi menjawab wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu (3/5/2026).
Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal menerapkan program mandatori B50 (campuran 50% minyak sawit dan 50% solar) pada 1 Juli 2026.
Program ini akan berdampak langsung pada lonjakan permintaan CPO. Tingginya permintaan terhadap minyak kelapa sawit pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan harga CPO.
Mendag Budi memastikan tidak ada kaitan antara rencana pemerintah menaikkan HET MinyaKita dengan program B50.
Biaya produksi minyak goreng, katanya, terus mengalami kenaikan, sementara HET MinyaKita belum berubah sejak Agustus 2024.
Untuk itu, diperlukan penyesuaian HET dengan kondisi ekonomi terbaru.
Budi menambahkan, pemerintah saat ini masih mengkaji penyesuaian HET MinyaKita bersama kementerian dan lembaga teknis terkait.
Dia enggan memastikan kapan keputusan kenaikan HET akan diumumkan. “Ya lagi kita bahas sekarang,” ujar dia.
Kendati ada rencana kenaikan HET, ia memastikan pasokan MinyaKita saat ini dalam kondisi aman di pasaran. Harga jual di sebagian besar wilayah juga dinilai stabil.
“Hari ini harganya sekitar Rp 15.800-an. Sebelumnya Rp 15.900-an, berarti malah bagus,” kata dia.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah daerah yang mengalami harga lebih tinggi, salah satunya Papua. Kondisi tersebut dipicu kendala distribusi.
“Memang ada daerah tertentu yang agak mahal, misalnya di Papua karena faktor distribusi. Kami sudah minta Bulog untuk mendistribusikan ke Papua,” ucap Budi, menutup.[]
