PeluangNews, Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat fondasi sistem pembayaran nasional melalui pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Upaya tersebut diwujudkan dengan peluncuran program TRUST Jakarta (Transparency, Surveillance, Risk Management for Secure Transactions), sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepercayaan terhadap industri sistem pembayaran di Ibu Kota.
Program tersebut diresmikan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta dalam Jakarta Secure Payment System Summit (JSPay Summit), Rabu (29/7/2026).
TRUST Jakarta menjadi program penguatan pengawasan dan perizinan bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB), serta Badan Berizin UKA (BB UKA) melalui pendekatan yang lebih responsif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Reny Julianie F, mengatakan penguatan pengawasan diperlukan seiring pesatnya perkembangan industri pembayaran digital dan meningkatnya kebutuhan akan sistem yang aman serta terpercaya.
“Setiap sistem pembayaran yang aman berawal dari kepercayaan. Di tengah industri yang terus berkembang, pengawasan yang kuat dibangun melalui kolaborasi yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui TRUST Jakarta, kami menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan terpercaya bersama seluruh pelaku industri,” ujarnya.
Pelaksanaan TRUST Jakarta dibangun melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Jakarta Secure Payment System Summit (JSPay Summit) sebagai forum dialog kebijakan sekaligus penguatan kapasitas industri bersama regulator dan para pemangku kepentingan.
Pilar kedua, Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum (SPARK), difokuskan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor sistem pembayaran.
Sementara pilar ketiga, Payment System on Your View (POV), diarahkan untuk meningkatkan kapasitas industri agar semakin tangguh, patuh terhadap regulasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ketiga pilar tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari penguatan tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, hingga implementasi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM). Program ini juga sejalan dengan arah transformasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 serta standar internasional Financial Action Task Force (FATF).
Reny berharap TRUST Jakarta mampu menjadi wadah kolaborasi yang mempererat hubungan antara regulator, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang semakin aman dan berdaya saing.
“Penguatan kapasitas industri, tata kelola yang baik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital diharapkan mampu mendukung akselerasi ekonomi digital nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem pembayaran Indonesia secara berkelanjutan,” katanya.
DKI Jakarta sendiri memiliki posisi yang sangat strategis dalam industri sistem pembayaran nasional. Hingga Juli 2026, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33,83 persen Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), 30,55 persen Penyelenggara PUKA BB, serta 75 persen Badan Berizin UKA di tingkat nasional.
Dari sisi aktivitas usaha, wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta juga menyumbang sekitar 39,67 persen aktivitas industri sistem pembayaran nasional. Besarnya konsentrasi tersebut menjadi alasan penting bagi Bank Indonesia untuk terus memperkuat sistem pengawasan guna menjaga stabilitas, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital di Indonesia.
