Persoalan struktural seperti sumber permodalan yang terlalu bergantung dari non-anggota dan pajak berganda hingga kini masih membelit KSP. Dibutuhkan terobosan kebijakan untuk mengatasinya.
Praktisi KSP merasa usahanya terancam dengan program KUR yang bersuku bunga single digit. Program ini dinilai menggerus pangsa pasar koperasi. Bahkan, mereka menilai pemerintah hanya memperkuat sektor UMKM saja tanpa memikirkan perkembangan koperasi yang notabene sebagai lembaga sokoguru perekonomian. Bahkan, mereka merasa KSP sedang memasuki masa sunset.
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati membantah penilaian dari kalangan koperasi tersebut. Menurutnya, KSP tetap memiliki prospek di era suku bunga murah. “Untuk bisa bersaing KSP harus memiliki nilai pembeda (differensiasi value),” ujar Yuana saat menjadi pembicara di Dialog Interaktif tentang KSP di Jakarta.
Salah satu yang perlu dilakukan KSP, kata Yuana, adalah menurunkan biaya. Untuk itu, perlu melakukan efisiensi manajemen dan efektivitas layanan. Dengan begitu diharapkan anggota dan masyarakat tertarik terhadap layanan koperasi.
Mengenai suku bunga yang dikenakan selama ini berdasarkan kesepakatan anggota dan pengurus koperasi. Menilik omzet anggota yang mayoritas UMKM sebenarnya suku bunga KSP masih bisa ditolerir. Dengan cost of fund rata-rata sebesar 18 persen, umumnya suku bunga pinjaman koperasi sebesar 24 persen sampai 30 persen.
Meski suku bunganya lebih tinggi dibanding bank namun koperasi memilki kelebihan yaitu adanya kewajiban pendidikan anggota. Jika mekanisme pendidikan ini berjalan dengan baik, maka akan terjalin komunikasi dan ikatan emosional yang kuat antara pengurus dan anggota. Sehingga besar kemungkinan anggota akan loyal terhadap koperasi sebagai sumber pembiayaan yang dapat diandalkan.
Yuana menambahkan, Kemenkop dan UKM konsisten dalam melakukan perkuatan terhadap koperasi, termasuk KSP. Ini terlihat dari agenda Reformasi Koperasi untuk mewujudkan kemandirian koperasi. “Kami sangat peduli dengan perkembangan koperasi sebagai salah satu pilar penggerak pembangunan,” ungkap Yuana.
Seperti diketahui, Kemenkop dan UKM menempuh Reformasi Koperasi, berupa langkah terencana, konsepsional dan berkesinambungan untuk mewujudkan kemandirian koperasi. Reformasi Koperasi terbagi dalam tiga tahapan yaitu Rehabilitasi, Reorientasi, dan Pengembangan.
Rehabilitasi merupakan langkah pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan Online Base Data System. Sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi. Data Kemenkop dan UKM menyebutkan setelah melalui verifikasi koperasi yang mendapat NIK dan sertifikat NIK sejak 2015 terealisasi sebanyak 10.827 sertifikat NIK.
Reorientasi dilakukan dengan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Upaya meningkatkan kualitas koperasi dilakukan melalui pembangunan Koperasi berbasis informasi teknologi (IT); kerjasama dengan notaris untuk penerbitan akte koperasi secara online telah terealisasi sebanyak 9.094 akta Koperasi. Menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil telah tercapai sebanyak 175.450 IUMK. Selain itu, melakukan fasilitasi standardisasi sertifikasi produk melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terealisasi sebanyak 1.976 sejak 2015.
Sedangkan pengembangan dilakukan dengan mengubah secara bertahap dan terukur meliputi kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi; memperkuat akses pembiayaan melalui KUR dan dana bergulir LPDB KUMKM, dan pengembangan koperasi sektor riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi.
Dalam rangkaian pengembangan koperasi, membangun kolaborasi agar koperasi bisa berkembang dan bekerja sama antar koperasi di dalam negeri. Jejaring tersebut akan mengoptimalkan sumberdaya tiap koperasi. Koperasi yang memiliki bahan baku di satu provinsi bisa kerjasama dengan koperasi produksi di daerah lain sehingga tercipta sinergi antar koperasi.
Meski telah melakukan Reformasi Koperasi dengan segenap pencapaian, namun tetap belum mengatasi kendala struktural KSP. Misalnya dalam hal permodalan KSP masih sangat tergantung dengan dana pihak ketiga (non anggota). Padahal, sejatinya kekuatan utama koperasi adalah dari permodalan anggota. Ini merupakan masalah klasik yang belum tertuntaskan.
Dengan masih besarnya sumber permodalan dari nonanggota, otomatis mengerek biaya dana yang pada gilirannya akan dibebankan kepada peminjam. Untuk mengatasi hal ini, sudah sejak lama digaungkan perlunya Apex koperasi sebagai pengayom dan sumber likuiditas. Sayangnya, hingga detik ini Apex koperasi belum terealisasi.
Persoalan lama yang juga belum tertangani mengenai pajak ganda yang dinilai memberatkan koperasi. Kemenkop dan UKM perlu memfasilitasi hal ini dengan pihak terkait agar usaha koperasi bisa lebih berkembang.
Pada kenyataannya, Reformasi Koperasi masih menyisakan sejumlah persoalan. Oleh karenanya, perlu komitmen bersama untuk menuntaskan agenda tersebut. Karena bagaimana pun bangsa ini membutuhkan koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian. (drajat).
